SuarIndonesia – Secara khusus calon Gubernur Kalsel, Haji Denny Indrayana, mendatangi Sekretariat Bawaslu Kalsel, menyampaikan komitmen dan maklumat anti politik uang.
Ia menilai praktik politik uang terjadi dalam 3 modus. Pertama
memanfaatkan struktur dan jaringan aparat negara dan pemerintah dari tingkat atas hingga bawah.
Misalnya dengan melibatkan pengurus RT/RW di setiap desa, yang dikumpulkan dan dipengaruhi untuk mendukung salah satu calon, di antaranya dengan imbalan sejumlah uang.
Ke dua memanfaatkan program dan anggaran negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
Misalnya dengan memasang baliho, spanduk, dan/atau media iklan lainnya yang dapat meningkatkan citra diri sang calon dengan menggunakan momentum peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan atau dengan menyalahgunakan bantuan-bantuan sosial terkait pandemi covid-19 seperti pembagian sembako yang memuat identitas diri pribadi sang calon.
“Ke tiga melakukan praktik jual-beli suara (vote buying), baik dengan cara menyerahkan uang (cash) maupun dengan memberikan barang, agar dapat mempengaruhi para pemilih untuk memberikan suaranya kepada sang calon.
Praktik-praktik seperti ini harus diberantas dan diperangi agar tidak semakin melumpuhkan demokrasi kita,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh lapisan mayarakat di Kalsel menjadi pelopor Pilkada yang bersih dari politik uang (money politics) dan politik jual-beli suara (vote buying).
“Mari kita hadirkan Pilkada yang memegang teguh prinsip kejujuran dan keadilan, tanpa praktik curang apapun bentuknya,” ajaknya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
