Suarindonesia – Memasuki bulan Juli 2019, tiga pejabat di lingkungan Pemko Banjarmasin mengalami kekosongan dan masih dijabat oleh Pelaksana Tugas yang langsung ditunjuk Walikota dalam menjalankan tugas kesehari-hariannya.
Ketiga pejabat Pemko yang kosong masing-masing adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM sehubungan memasuki masa pensiun per 1 Juli. Kemudian Kadis Kominfo paska memilih hijrah ke Provinsi Kalsel Drs H Hermansyah, kemudian Kadisperindag paska memasuki masa pensiun.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina memastikan dalam waktu dekat akan dilakukan lelang jabatan untuk melakukan pengisian pejabat yang kosong. “Kita ingin melakukan pengisian dengan lelang, yang tentunya sesuai aturan,’’ katanya, Selasa (2/07/2019).
Ia juga tak bisa menjamin dengan hasil lelang jika terisi pejabat dari luar. “Yang pasti kita ingin mengisi kalau hasil lelangnya dari luar. Saya tak bisa memaksakan karena semua dilakukan penjaringan sampai seleksi dengan sistem terbuka,’’ ucap Ibnu lagi.
Sedangkan ada tujuh Kepala Dinas di lingkup Pemko Banjarmasin akan mengakhiri masa jabatannya ditahun 2020 mendatang dan dua di tahun 2019 ini adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ir H Lauhem, Kepala Dinas Perhubungan, Drs H Ichwan Nor Chalik, Kepala Satuan Pamong Praja Drs H Hermansyah, Sekertaris Daerah Kota, Drs H Hamli Kursani, Kepala Dinas Dukcapil, Drs H Khairul Saleh, Sekretaris DPRD Drs H Ersya Zein, dan Asisten II Sekdako, Drs H Gazi Ahmadi.
Kepala BKD Kota Banjarmasin Drs H Syafri Azmi bahwa diperkirakan ada tiga jabatan yang akan terus di-PLT-kan hingga di tahun 2020 mendatang, dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada pelantikkan juga kesiapan para kandidat yang akan mengikuti seleksi belum terdata.
“Iya kan juga terbentur Pilkada 2020. Nanti jadi ada kemungkinan tiga kepala dinas tersebut akan terus menggunakan PLT,” beber Azmi saat dicegat wartawan belum lama ini.
Azmi juga menyebutkan tiga kepala dinas yang ada kemungkinan di-PLT-kan tersebut yakni, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Dinas Perdagin kota Banjarmasin.
Kendati demikian, Azmi berharap agar bisa dilakukan lelang jabatan di APBD 2020 mendatang. Meski hanya bisa dilakukan satu kali pelelangan jabatan karena terbentur dengan Pilkada 2020.
Untuk anggaran pelelangan jabatan sendiri menurutnya lagi, berjumlah sekira 100 juta rupiah, yang hanya bisa melelang satu kali pejabat dan asesment pada beberapa waktu lalu.
“Ya untuk lelang jabatan selanjutnya tidak sempat dianggarkan. Mudah-mudahan di awal tahun 2020 nanti sudah bisa,” demikian Safri Azmi.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
