Tak Ditemui Anggota, Puluhan Mahasiswa ‘Sweeping’ Kantor DPRD Kalsel

Tak Ditemui Anggota, Puluhan Mahasiswa ‘Sweeping’ Kantor DPRD Kalsel

Suarindonesia – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan melakukan unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (10/9/2018).

Lantaran tidak ada satu orang pun anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang menemui, akhirnya mahasiswa yang menyuarakan aspirasi nekad melakukan aksi ‘sweeping’ ke segala penjuru ruangan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Koordinator Aksi, Sigit Hidayat mengungkapkan bahwa anjloknya nilai tukar rupiah untuk memberikan pengaruh dan semakin mengguncang roda perekonomian Indonesia. Menurutnya, harga kebutuhan pokok meninggi harga BBM pun turut dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian harga. “Tentu saja hal ini akan semakin membuat rakyat semakin tercekik,” ujarnya.

Menurutnya, belum lagi utang pemerintah yang semakin menggunung dengan utang yang tidak sedikit. Sudah tentu keadaan tersebut akan menjadi tambahan beban negara, tambahnya.

Kondisi ini, katanya, sudah jelas membuat perekonomian Indonesia kacau. Terlebih dengan kondisi pemerintah yang masih banyak impor dengan pembayaran yang dilakukan kembali memberlakukan mata uang dollar serta tidak serius memerintah mengurusi ekspor.

Ia menambahkan bahwa ketidakseriusan pemerintah mengurusi ekspor dapat diketahui dengan kurangnya keseriusan untuk meningkatkan produk ekspor bidang olahan. Sekitar 65% ekspor Indonesia masih masih di dukung oleh bahan-bahan komoditi yang tentunya tidak baik jika rupiah terus terdepresiasi. “Seharusnya untuk meningkatkan kualitas ekspor pemerintah harus serius untuk meningkatkan industri manufaktur di mana saat ini tren di Indonesia berada pada posisi terendah,” cetusnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan impor yang tinggi, tidak hanya impor bahan baku industri melainkan juga keperluan rumah tangga. Ia mengatakan berdasarkan data BPS sejak tahun 2013 hingga 2018 impor barang konsumsi justru mengalami peningkatan sebesar 2,39%. Sementara kebijakan-kebijakan pemerintah terkait impor ketika petani sedang sedang musim panen.

Menurutnya, rasionalisasi mengendalikan bahan pokok dalam negeri justru mengorbankan para petani yang tentunya dengan kebijakan itu menyebabkan harga jual turun. “Tentunya hal tersebut tidak seharusnya dilakukan mengingat hal tersebut hanya akan merugikan para petani dalam negeri,” ujarnya.

Berdasarkan masalah di atas, pihaknya memiliki berbagai macam tuntutan, di antaranya, meminta pemerintah berhenti menyalahkan pihak eksternal atas pelemahan rupiah. Kemudian menuntut pemerintah untuk berhenti berutang dan impor yang berlebihan, menuntut pemerintah fokus mengupayakan penguatan rupiah dengan memperkuat laju ekspor di semua sektor, dan menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola negara dengan tidak membuat kebijakan yang dapat melemahkan nilai tukar rupiah.

Selain itu, pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan di lapangan, menuntut pemerintah untuk berpihak pada rakyat Indonesia dalam hal pengelolaan hasil pertanian petani Indonesia guna mengurangi impor, dan mengajak masyarakat saling bersinergi dalam gerakan penyelamatan rupiah dengan cara menahan diri untuk tidak mengimpor atau membeli barang luar negeri dan menggalakkan penggunaan produk dalam negeri.

Aksi mahasiswa tersebut ditemui oleh Sekretaris DPRD Kalsel, Rozaniansyah beserta stafnya. Pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan. (BY)

 234 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: