TAGIH Janji Menteri Pendidikan Terkait Gaji Guru Honorer, Ini Sikap Ketua Komisi IV DPRD Kalsel

SuarIndonesia – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. M. Luthfi Saifuddin tagih janji Menteri Pendidikan, terkait gaji guru honorer.

“Saya ingin mengingatkan janjinya Mas Menteri (pendidikan) tiga tahun yang lalu bahwa gaji guru honorer akan dibayarkan melalui APBN, padahal ini angin segar pada saat itu.

Namun hanya menjadi PHP bagi kami,” ucapnya saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang diketuai oleh Prof. DR. Ir. Djohar Arifin Husin ke Kalsel dalam rangka melakukan Reses,di Banjarbaru.

Menurut Lutfi, hal ini dampak dari pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi, sehingga mengharuskan Kalsel menanggung lebih kurang 6 ribu guru honorer.

Bahkan rata-rata bila dijumlah gajinya per tahun ditambah gaji ke – 13, memerlukan anggaran sekitar 190 milyar rupiah.

“Jelas sangat membebani anggaran pendidikan, dan mengakibatkan infrastruktur pendidikan yang ada di Kalsel menjadi terhambat,” ujarnya

Politisi muda Partai Gerindra ini menyayangkan, bila seorang Menteri bisa menjanjikan kepada rakyat namun sampai sekarang tidak terealisasi.

“Kita memohon kepada Ketua Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan hal ini. Karena nilai Rp 190 miliar bagi dunia Pendidikan di Kalsel tentunya sangat berarti dalam rangka mempersiapkan generasi muda banua di masa depan.

Termasuk memperjuangkan bantuan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mensukseskan program percepatan digitalisasi pendidikan di Bumi Antasari, ” kata Luthfi.

Sebelumnya, Ketua Tim Komisi X DPR RI Prof. DR. Ir. Djohar Arifin Husin didampingi Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Dr. Jonni Mardizal, M.M. menjelaskan maksud kunjungan kerjanya bersama rombongan pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Adalah dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional dari tanggal 17 hingga 21 Desember 2021 di Kalimantan Selatan.

“Atas berbagai masukan, saran dan harapan yang disampaikan dalam pertemuan ini, politisi Partai Gerindra Dapil Sumut 3 ini menyarankan agar dibuat secara tertulis untuk nantinya dijadikan sebagai bahan dalam rapat bersama kementerian terkait,” tutupnya (HM)