SuarIndonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalsel. Senin (2/6/2025)
Agenda penting dalam rapat ini ialah penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 oleh Wakil Gubernur Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua H. Kartoyo, S.M. dan Desy Oktavia Sari dengan dihadiri para anggota dewan, pejabat eksekutif, kepala (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD setempat, serta undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan dilakukan secara cermat, berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“KUPA dan PPAS ini disusun dengan cermat untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan program nasional Asta Cita Presiden,” ujar Hasnuryadi.
Dalam struktur APBD Perubahan yang disampaikan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 9,7 triliun, sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp 12,2 triliun.
Dengan demikian, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 2,58 triliun yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan pencairan cadangan daerah sebesar Rp 2,68 triliun.
Selain itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 98 miliar direncanakan untuk penyertaan modal kepada BUMD PT. Jamkrida.
Ketua DPRD Kalsel dalam pengantarnya menyampaikan terima kasih atas kehadiran peserta rapat dan menegaskan bahwa perubahan agenda kegiatan DPRD bulan Juni 2025 telah disetujui secara musyawarah mufakat, sesuai tata tertib lembaga.
Agenda penyampaian KUPA dan PPAS pun dinyatakan sah untuk dilaksanakan dalam forum paripurna.
Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD dengan harapan pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat banua. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
