SuarIndonesia — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta para Gubernur untuk menunggu kebijakan Pemerintah Pusat terkait penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2025.
“Saat ini regulasi kebijakan UM Tahun 2025 masih dalam proses kajian, oleh karenanya Kemnaker meminta para gubernur untuk menunggu regulasi terbaru,” kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, di Jakarta, dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (21/11/2024).
Menurut Sunardi, Kemnaker telah membuat surat edaran (SE) yang ditujukan kepada para gubernur. Dalam edaran tersebut, Kemnaker juga meminta para gubernur untuk menunggu regulasi terkait penerapan UM 2025.
Sunardi melanjutkan, dalam regulasi baru itu nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk materi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Cipta kerja.
“Jadi seperti yang sudah disampaikan di berbagai kesempatan oleh Bapak Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, bahwa Pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan dari MK tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Sunardi mengatakan bahwa proses pembahasan dan kajian kebijakan UM tahun 2025 telah melibatkan seluruh pihak, baik pengusaha maupun serikat pekerja/serikat buruh dan stakeholders lainnya.
“Kemnaker juga memastikan bahwa regulasi ini nantinya telah meaningful participation yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh Bapak Menaker kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Kemnaker meminta kepada seluruh pihak untuk bisa bersabar terkait penetapan UM 2025, karena Pemerintah akan cermat dan teliti terkait kebijakan yang ditempuh guna mengakomodir kepentingan semua pihak, baik itu para pekerja/buruh maupun para pengusaha.
“Yang pasti bahwa UM 2025 akan naik,” ujar Sunardi. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
