SOAL Terdakwa Permbobol Dituntut 5 dan 6 Tahun, Tim Penasihat Hukum Ungkit Sistem Administrasi Bank Terkait Surat Edaran Evaluasi

SuarIndonesia – Soal dua terdakwa pembobol dituntut 5 dan 6 tahun, Tim Penasihat Hukum ungkit sistem administrasi bank terkait surat edaran evaluasi.

Diketahui, Richard Wilson karyawan pada bank “plat merah” (BUMN) di Unit Guntung Payung Kota Banjarbaru yang menggerogoti uang tempatnya kerja hingga kerugian Rp 2,7 M dituntut selama lima tahun.

Disamping pidana penjara terakwa juga di poidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair selama enam bulan serta mnembayar uang pengganti sebesar Rp 97,7 juta bila tidak dapat membayar maka kurungannya bertambah dua tahun dan tiga bulan.

Dalam membobol bank tempatnya bekerja tersebut bekerja sama dengan terdakwa Etna Agustian yang dituntut lebih tinggi yakni selama 6 tahun serta membayar denda Rp 200 juta subsdiair enam bulkan kurungan.

Selain itu ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,130 M bila tidak dapat membayar maka kurungannya bertambah selama dua tahun dan sembilan bulan.

Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andra dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (29/11) di hadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Fidiawan Satriotaro.

Terpisah,  penasihat hukum Joy Morris Siagian SH MH mengatakan bahwa setelah pihaknya mengkaji dari keterangan saksi dari bank tersebut terutama terkait Surat Edaran.

Dimana pihaknya memdapati beberapa temuan antara lain adanya perbedaan antara Surat Edaran dengan Undang undang Hak Tanggungan.

”Di satu sisi bank meletakan jaminan utangnya di KUR maupun Kumpedes hanya sebatas Surat Kuasa Menjual Anggunan, dan ini tidak sama kekuatannya dengan Notaris,” terangnya.

Ditambahkan, bahwa bank haruslah melakukan evaluasi terhadap Surat Edarannya mengingat masih lemahnya aturan yang diterapkan.

”Dan koridor dalam masalah ini seharusnya diselesaikan secara perdata,” ujar Joy Morris.

Ditambahkan, pansihat hukum Agung Wicaksono SH, dimana setelah adanya proses persidangan ini maka bagi pihak terkait tidak ada lagi semacam tagihan.
”Kalau sudah diadili maka nasabah jangan ditagih lagi uangnya,” kata Agung Wicaksono SH.

Isai Panantulu Nyapil SH, MH

Sedangkan Isai Panantulu Nyapil SH, MH mengatakan bahwa saksi yang dihadirkan JPU atas nama Antonius selaku Senior Manager di Jakarta Pusat, keterangannya dinilai tidak memberatkan kliennya namun semakin menyudutkan.

Dimana pihak BRI tentang lemahnya ataupun kacaunya sistem dalam penyaluran kredit khususnya Kupedes

Dijelaskan, saksi salah seorang yang terlibat dalam pembuatan Surat Edaran No 29 tahun 2019 terkait program penyaluran pinjaman KUR dan Kumpedes.

Tidak hanya itu, keterangan saksi juga hanya terkait masalah SOP  dan siapa saja pihak yang ber tertanggung jawab.

Menurut Isai, setelah mendengarkan keterangan saksi, pihaknya menilai sistem administrasi di Bank BRI bisa dibilang lemah dan terkesan carut marut.

”Dimana dinilai terlalu mudah mengeluarkan uang untuk pencairan ke nasabah, yang bisa dibilang sebagai uang negara.

Dimana hanya bermodalkan surat seporadik, tanpa dicek kebenaran data jaminan atau agunan, bisa dicairkan dengan mudah,” terang Isai.

Menurutnya, seharusnya bisa membandingkan dengan bank lainnya.
Pada sisi lain diketahui JPU bereyakinan kalau kedua terdajwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Dalam modus membobol bank plat merah tersebut, keduanya bekerjsa sama yang berakibat terdapat unsur kerugian negara Rp 2,7 M, berdasrkan perhitungan BPKP Perwakilan Kalsel.

Terdakwa Richard Wilson sehari harinya adalah mantri pada bank plat merah tersebut bekerja sama dengan Etna Agustiany wanita paruh baya yang bertindak selaku penghubung.

Modus keduanya membobol bank tersebut dengan menggunakan tanda pengenal berupa KTP dari pihak ketiga yang dilakukan oleh terdakwa Etna.
Menurut dakwaan dari JPU,  modus tersebut berupa kredit fiktif dengan istilah kredit topengan maupun tampilan, sehingga pihak bank menderita kerugian miliran rupiah.(ZI)