SuarIndonesia – Soal kasus penurunan baliho yang dilaporkan dan diproses hampir setahun sudah berjalan, Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Cabang Kalsel, Winardi Sethiono, menyakini Polda Kalsel melanjutkan berkasnya.
Ia mengapresiasi, langkah penyidik Dit Reskrimum Polda Kalsel yang hingga terus menindaklanjuti kasus dugaan pelepasan baliho oleh pihak Satpol PP Kota Banjarmasin.
Pastinya, lewat motto Presisi yang tengah digaungkan jajaran Polri saat ini, berharap kasus tersebut dapat segera diselesaikan, dan perkaranya segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.
“Kita meyakini, tak satu pun ada orang yang ‘kebal hukum’.
Hingga saya yakin siapa yang bersalah dalam kasus dugaan pelepasan baliho oleh pihak Pol PP Kota Banjarmasin, pasti akan diproses sesuai hukum berlaku,” ucap Winardi Sethiono, Kamis (5/8/2021).
Dikatakan pula, jika kasus ini sudah setahun lalu terjadi. “Kalau tidak salah, terjadi pada Juni 2020 silam. Jadi lebih dari setahun sudah, tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pelepasan baleho oleh pihak Satpol PP Kota Banjarmasin, beberapa waktu lalu, yang ditangani penyidik Dit Reskrimum Polda Kalsel, hingga kini ternyata masih berlanjut.
“Kasus penurunan baliho masih berlanjut dan tidak pernah dihentikan,” kata Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol M Rifa’i, ketika dikonfirmasi sebelumnya.
Menurutnya, saat ini pihak penyidik masih memeriksa saksi tambahan. “Kita juga masih berkordinasi dengan pihak kejaksaan terkait kasus tersebut, untuk melengkapi petunjuk kejaksaan,” tegasnya.
Sekedar mengingatkan, kasus penurunan baliho bando oleh personel Satpol PP Kota Banjarmasin yang diterjunkan di kawasan ruas Jalan Ad Yani, terjadi pada Senin (8/6/2020) silam.
Mereka menyegel baliho – baliho bando yang dinilai tak sesuai izin peruntukkannya.
Aksi personel Satpol PP, itu dengan cara melepas seluruh baleho yang membentang di jalan raya dan dikawal aparat Polresta Banjarmasin serta Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Mereka pun, kemudian menempelkan pengumunan disegel.
Kejadian tersebut juga disaksikan langsung oleh Ketua APPSI Cabang Kalsel, Winardi Sethiono.
Pelepasan baliho bando, itu sempat diiringi dengan ketegangan antara Winardi dengan Plt Kasatpol PP Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik.
Winardi memprotes tindakan yang dilakukan puluhan Satpol PP tersebut.
Menurutnya, konflik tersebut sudah sempat dibicarakan bersama Walikota Ibnu Sina, pada Sabtu (6/6/2020), hingga menghasilkan kesepakatan untuk menunda terlebih dahulu pelepasan tersebut.
“Kata Pak Walikota Banjarmasin sudah tidak ada penurunan, dan kita akan bersama-sama duduk satu meja untuk memprogramkan langkah selanjutnya,” ujar Winardi, pada saat itu.
Menurut dia, saat ini pihaknya disulitkan oleh aturan yang digunakan pemerintah kota. Ia mengatakan Pemkot Banjarmasin seharusnya mengacu pada Perda dan Perwali Kota Banjarmasin, bukan mengacu pada Permen PUPR.
“Kalau kita mengacu pada Perda, kita akan ikut terus.
Karena memang dasar acuannya adalah Perda Tahun 2014 dan Perwali 2016 yang mengizinkan itu.
Kalau mereka menggunakan Permen PUPR Tahun 2010, tentunya mereka sudah memasukkan aturan itu dalam Perda,” tegasnya
Winardi juga mempertanyakan surat peringatan yang dikirim oleh pemkot melalui Satpol PP Kota Banjarmasin.
“Kalau teman-teman yang lain menerimanya, itu ada surat yang tidak pakai nomor. Kemudian ada yang menerima surat kedua dan ketiganya jadi satu.
Ada yang terlebih dahulu menerima surat,” bebernya.
Winardi menyatakan, pihaknya tak akan tinggal diam.
Bahkan, menegaskan bakal melanjutkan perkara tersebut melalui jalur hukum, hingga kasus ini memang sampai ke Polda Kalsel dan kini masih terus dalam proses. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
