SuarIndonesia — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera bersekolah, tetapi juga membantu pemerintah daerah menyulap aset-aset mereka yang telantar menjadi kembali produktif.
Tito, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7/2025), menyebut ada banyak pemerintah daerah yang mengajukan diri ingin mendukung Sekolah Rakyat dengan menyerahkan aset-aset tanah maupun tanah dan bangunannya.
“Pemerintah daerah juga banyak sekali yang mengajukan, karena satu, membantu rakyat yang tidak mampu, kedua, aset-aset yang idle bisa digunakan,” kata Mendagri Tito menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum rapat terbatas Presiden Prabowo bersama beberapa menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7/2025) sore.
Tito melanjutkan aset-aset daerah yang telantar itu menjadi beban untuk pemerintah daerah, karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan perawatan. Oleh karena itu, adanya program Sekolah Rakyat membantu pemerintah daerah untuk mendayagunakan aset-aset tanah dan bangunan mereka menjadi sekolah-sekolah yang menampung anak-anak di daerah masing-masing.
“Itu juga akan membuat kader-kadernya, anak-anaknya akan lebih baik untuk masa depan, masa mendatang, dan jangan lupa, di situ nanti ada perputaran logistik karena untuk membuat bangunannya perlu ada bahan-bangan bangunan, dan nanti untuk boarding-nya pasti disiapkan makan, otomatis ada rantai pasok yang berputar, ekonomi akan jalan,” tutur Tito Karnavian dilansir dari ANTARANews.
Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk rapat terbatas dengan agenda salah satunya terkait dengan Sekolah Rakyat. Beberapa menteri yang ikut rapat dengan Presiden sore ini, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program Sekolah Rakyat, yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA).
Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial. Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah).
Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
