SuarIndonesia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut dari BPK RI di apresiasi DPRD Kalsel.
Namun jangan membuat bangga karena masih ada rekomendasi yang mesti diselesaikan.
“Fraksi-fraksi di DPRD Kalsel meminta agar rekomendasi segera diselesaikan,” ucap Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin, usai rapat paripurna, dalam agenda pemandangan fraksi atas laporan penggunaan anggaran 2022, pada Rabu (24/5/2023).
Bang Dhin panggilan akrabnya ini juga menyebutkan ada beberapa pemandangan fraksi fraksi mengenai laporan penggunaan anggaran 2022 salah satunya retribusi sewa alat mesin pertanian atau Alsintan serta pelaksanaan belanja modal Tahun Anggaran 2022.
Selain itu, mengharapkan pendapatan daerah lebih ditingkatkan lagi dari berbagai potensi yang belum tergarap dan juga optimalisasi pendapatan pada sektor Dana Bagi Hasil Pajak maupun bukan pajak.
“Semoga nantinya tidak lagi menjadi temuan BPK RI, karena sudah terselesaikan dalam batas waktu yang diberikan selama 60 hari,” Kata Bang dhin.
Dirinya meminta Pemprov Kalsel segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan penggunaan anggaran 2022.tersebut.
Lanjut Bang Dhin untuk rekomendasi BPK yang belum di selesaikan dan hanya sedikit, itupun mengenai administrasi yang memerlukan waktu tak lama.
“Yang jelas, rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti,”Tutup Bang Dhin.(HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
