Suarindonesia – Meskipun Pemko Banjarmasin sudah mengajukan perubahan status PDAM Bandarmasih dari Perusahaan Daerah (PD), menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Namun belum bisa dilanjutkan karena masih terkendala kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kalsel.
Dari total saham di PDAM, 13 persennya, atau Rp65 miliar masih merupakan milik Pemprov Kalsel. Sedang syarat untuk menjadi Perumda, saham sepenuhnya harus dimiliki Pemko Banjarmasin.
“Kita masih berusaha mudah-mudahan Pemerintah Provinsi melakukan hibah sebesar Rp65 miliar dana yang kini sudah disertakan dalam modal PDAM. Ini yang harus segera diselesaikan, karena masing-masing PDAM se Kalsel juga mendapatkan kendala yang sama,” ucap Direktur Umum PDAM Bandarmasih Hj Faridah Ariati, SE, di BalaiKota, Senin (21/1/2019) sore.
Faridah masih sangsi apakah nantinya saham tersebut akan dihibahkan pemprov, atau diganti rugi. “Kalau sangat berharap dihibahkan, supaya perubahan statusannya lancar dan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 54 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Milik Daerah. Pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk merubah PD menjadi Perumda atau Perseroan Daerah (Perseroda),” katanya.
Seandainya memang pemprov mau menghibahkan, pemko tentu saja perlu bersabar. Pasalnya, proses penyerahan tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Kalau target secepatnya. Tapi mereka juga perlu membuat landasan hukum kalau itu mau dihibahkan. Harus ada persetujuan DPRD Provinsi,” jelasnya.
Selain itu Farida menjelaskan, untuk proses di pemko sendiri Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai payung hukum perubahan status PDAM dari PD menjadi Perumda juga sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kota.
“Akhir Desember lalu Raperdanya sudah diserahkan bagian hukum. Katanya juga sudah serahkan ke dewan untuk masuk prolegda,” jelasnya.
Khusus terkait perubahan status PDAM, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk merubah PD menjadi Perumda atau Perseroan Daerah (Perseroda).
Bahkan, katanya, Pemko rupanya masih mengutamakan pelayanan publik, sehingga memilih perumda untuk perubahan status PDAM. Mengingat jika PDAM diubah menjadi Perseroda tentunya lebih berbicara tprofit oriented. Sedang saat ini pemasangan bersubsidi masih diberlakukan.
“Misal kalau mau investasi di Pulau Bromo perlu dana besar. Sementara tarif di sana kecil. Kalau menggunakan Perseroda tidak cocok,” demikian Direktur Umum PDAM Bandarmasih Hj Faridah Ariati, SE.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
