PERAWATAN MH2T dan Penanganan Hutan, Pemprov Kalsel Harapkan Dukungan Anggaran

SuarIndonesia – Anggaran yang dikucurkan Pemprov Kalsel dalam membangunan sektor kehutanan tidaklah sedikit.

Oleh karena itu, di sela kunjungan Komisi IV DPR RI, Selasa (15/12/2020) ke Miniatur Hutan Hujan Tropis (MH2T) dan Tahura Sultan Adam, dimanfaatkan untuk membuat usulan dukungan anggaran.

Pj Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, menyebut alokasi anggaran yang besar diperlukan untuk melakukan perawatan MH2T dan penanganan hutan lainnya seperti Tahura.

Ia berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Mudah-mudahan didukung oleh komisi IV DPR RI,” ujarnya.

Dikatakan Roy, sebagaimana dilihat anggota DPR RI, di Provinsi Kalsel terdapat potensi pengembangan budidaya ikan air tawar seperti haruan dan papuyu yang selama ini merupakan masalah yang mengakibatkan inflasi di daerah.

Ia menyebut terobosan atau inovasi yang dilakukan pembibitan budidaya ikan air tawar tersebut bisa dikembangkan secara masif dan dikembangkan di seluruh wilayah Kalsel.

“Kami berharap komisi IV DPR RI akan memperhatikan dan memberikan dukungan sehingga percepatan pembangunan baik sektor kehutanan, perikanan, pertanian, dan perkebunan bisa menjadi perhatian khusus.

Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan alokasi anggaran yang besar dari tahun sebelumnya,” urainya.

Mendapatkan masukan tersebut, Komisi IV DPR RI memberikan garansi mengawal anggaran di tingkat pusat untuk penanganan kehutanan di Kalsel. Ada syarat yang harus dipenuhi sebelumnya anggota legislatif ikut bertindak.

Syarat tersebut menunggu usulan segala kebutuhan dari daerah masing-masing. “Usulan harus dari daerah, daerah harus proaktif. Selebihnya tugas kami yang mengawal di tingkat pusat,” kata Ketua Rombongan Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati.

Endang juga berjanji akan mengawal usulan Plt. Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel, Fatimatuzzahra, terkait pengangkatan personil tenaga kontrak pengamanan hutan (TKPH).

“Personil harus dijadikan PNS dengan honor yang memadai. Kami sudah 3 kali mengusulan cuman anggaran belum dialokasikan.

Harusnya dari daerah usulkan kita yg menyetujui. Usulan bottom up sesuai kebutuhan masyarakat, kami mengawal supaya anggaran tepat sasaran,” beber anggota DPR Fraksi Gerindra ini.(RW)