SuarIndonesia — Mulai tahun 2021, pajak pengelolaan sarang burung walet di wilayah Kota Banjarmasin resmi ditangani oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) setempat.
Karena itu, Pemko Banjarmasin melalui Bakeuda Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Pajak Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Sarang Burung Walet tahun 2021, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai sarana sharing informasi kepada para Notaris dan para pengusaha sarang burung walet di Banjarmasin.
Terlebih pajak dari usaha sarang burung walet yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Banjarmasin kini sudah dipindah ke Bakeuda.
Subhan mengaku pihaknya harus sesegeranya menyelesaikan pencocokan data yang diserahkan DKP3 dengan data para pengusaha sarang burung walet.
“Dari data yang kita terima ada kurang lebih 150 titik sarang burung walet di Banjarmasin. Yang kami undang ini ada 150 lebih pengusaha sarang burung walet untuk melakukan pendataan,” ungkapnya saat ditemui awak media usai membuka kegiatan sosialisasi tersebut, Rabu (10/11/2021).
Selain mengundang para pengusaha pengelola sarang burung walet di Banjarmasin, pihaknya juga meminta kepada setiap camat dan lurah di Banjarmasin untuk bisa membantu pendataan usaha tersebut di wilayahnya masing-masing.
“Sampaikan ke kami apabila ada usaha sarang burung walet di kawasan mereka masing-masing, sehingga kami akan turun kelapangan untuk mengecek dam melakukan pendataan,” tambahnya.
Subhan juga menyampaikan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari usaha sarang burung walet ini yang telah dianggarkan DKP3 yakni sekitar Rp200 juta.
“Ini akan kita lihat lagi, dan melihat potensi dilapangan, apakah ada kemungkinan ini bisa memberikan potensi pendapatan lebih dari yang sudah dianggarkan oleh DKP3 sebelumnya,” ujarnya.
Selain sosialisasi pajak sarang burung walet, Bakeuda juga melakukan sosialisasi terhadap pajak daerah BPHTB yang mana sejauh ini dinilai BPHTB di Banjarmasin tidak mengalami perubahan atau dalam artian selama pandemi pajak dari BPHTB ini bisa bertahan.
“Saat ini pendapatan yang bisa kita terima itu sekitar Rp34,5 miliar lebih, artinya sudah terealisasi 96 persen. Dan kami pun tidak menyangka dan bersyukur di masa pandemi ini realisasi pajak bisa setinggi itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Bakeuda Kota Banjarmasin, Ashadi Himawan, menyampaikan bahwa pihaknya sejauh ini sudah melakukan pendataan usaha sarang burung walet sesuai data yang diserahkan oleh DKP3 Banjarmasin.
“Pendataan sudah dilakukan, Per 1 Oktober 2021 sudah dikelola pemungutan pajak sarang burung walet oleh Bakeuda,” jelasnya. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
