Suarindonesia – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sambangi Balaikota Banjarmasin. Kedatangan mereka menuntut agar Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin membuka mata atas maraknya kasus prostitusi online di kota Banjarmasin.
‘’Kita mempertanyakan keseriusan walikota untuk memberantas kasus prostitusi ini,” ucap Sekretaris DPC GMNI kota Banjarmasin, Muhammad Ridho A.G.D kepada awak media, Selasa (22/1).
Bahkan, mereka ingin melakukan audiensi langsung dengan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina terkait permasalahan bisnis lendir di kota Baiman. Sayangnya, Walikota tak berada di kantor lantaran ada kegiatan di tempat lain.
“Kita mau audiensi terbuka saja. Tapi kita dikecewakan atas ketidakhadiran Pak Walikota. Padahal isi kajian sudah sangat matang,” tegasnya.
Dakam kajian itu terdapat beberapa tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa. Pertama, mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan penertiban prostitusi secara rutin dan masif, sesuai dengan pasal 12 ayat (2) huruf a Perda Kita Banjarmasin nomor 3 tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila untuk menekan ruang lingkup kegiatan prostitusi.
Kedua, mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Banjarmasin melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila, agar kiranya dapat menjerat pengguna jasa prostitusi.
“Hal ini harus dilakukan karena dipandang dapat menekan jumlah kegiatan prostitusi di Kota Banjarmasin,” tegasnya.
Ketiga, mendesak Pemko Banjarmasin melakukan pengkaryaan kepada para pekerja seks komersial dengan memberi pelatihan pendampingan, pemberian bantuan sosial, dan program-program lainnya sehingga kegiatan produksi disebut tidak terulang kembali.
Keempat, mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan peninjauan dan pengawasan aplikasi sosial media seperti BeeTalk, Michat, Wechat dan berapa aplikasi sosial media yang sering digunakan untuk kegiatan prostitusi online.
Sedangkan Wakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah menerangkan bahwa pihaknya memerlukan bukti adanya fakta geliat prostitusi online di ibukota Provinsi Kalsel ini.
Apabila benar terdapat, mantan anggota DPRD Kalsel ini mengharapkan bahwa aparat kepolisian bisa saling bersinergi bersama Pemko Banjarmasin membumi hanguskan bisnis lendir tersebut.
“Kota Banjarmasin harus bersih dan tidak ada ditemukan prostitusi online maupun offline. Harus sesuai dengan visi misi Pemko Banjarmasin Barasih Wan Nyaman (Baiman),” katanya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
