Suarindonesia – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil keuangan.
Setiap peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) diharuskan membayar antara Rp21 sampai Rp22 juta.
Dana tersebut dibebankan kepada peserta yang mengikuti diklatpim di luar dari SKPD Pemprov Kalsel.
Dana yang dibayarkan digunakan untuk membiayai penginapan, konsumsi, dosen, dan lain sebagainya selama kurang lebih 3 bulan masa diklat.
Hanya saja BPSDMD tidak bisa meneri dana tersebut secara langsung, sebab pembayaran disetorkan ke kas daerah melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
BPSDMD jika ingin menggunakan untuk keperluan wajib harus membuat usulan dan persetujuan Bakeuda terlebih dahulu.
Sempat keluar ide membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) agar penggunaan dan penerimaan dana lebih flexibel, namun rencana ini terkendala aturan.
Diterangkan Sekretaris BPSDMD Kalsel, H. Ahmad Bagiawan, jika ingin membentuk BLUD maka susunan organisasi harus diubah dari SKPD menjadi unit pelaksana teknis (UPT). Perubahan organisasi akan mempengaruhi jumlah pejabat struktural.
“Yang sekarang kan jabatan terdiri dari 1 esselon II, 4 esselon III, dan 12 esselon IV. Kalau dijadikan UPT maka hanya diisi 1 esselon III dan 3 esselon IV, artinya harus mengurangi 13 pejabat struktural, ” katanya saat menjadi narasumber ” Ngupi Bareng Paman” di ruang kelas BPSDMD Kalsel, Jumat (26/7).
Menurut pria yang akrab disapa H. Gia ini, sejatinya pihaknya sudah melakukan studi banding ke BPSDM yang mempunya BLUD, namun karena harus merubah organisasi maka akan dipertimbangkan secara matang.
“Memang harus dipertimbangkan lagi. Positifnya jika BLUD penerimaan dan penggunaan dana lebih flexibel, tapi negatifnya harus mengurangi jumlah pejabat struktural.
Dan tentu jika pejabatnya hanya 4 orang dengan beban kerja yang tinggi cukup menyulitkan,” tuturnya. (RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
