Suarindonesia – Dari delapan daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), hanya Kabupaten Banjar yang belum merampungkan kepastian pembiayaan melalui skema hibah.
Masih adanya kendala yang menyebabkan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum ditandatangani.
Meskipun, sesuai ketentuan per tanggal 1 Oktober kepastian pendanaan harus sudah dirampungkan oleh pemerintah daerah dan KPUD masing-masing.
Sekda Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman mengatakan, draft NPHD akan disampaikan pihaknya ke KPU Banjar dan akan dibahas pada Senin (7/10) mendatang.
“Insyaallah besok (hari ini) draftnya dikirim,” ujar Hilman, Kamis (3/10).
Pemkab Banjar sangat hati-hati dalam melakukan penandatanganan NPHD. Apalagi ada pengajuan kembali anggaran oleh KPU Banjar setelah disahkan DPRD Kabupaten Banjar.
“Ada masukan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya antara kami dengan KPU yang perlu dibahas di Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kabupaten Banjar yang perlu atau tidak dituangkan di NPHD yang sudah ada standartnya sesuai Permendagri.
Insyaallah tidak mengganggu tahapan proses pelaksanaan dan harapannya memperlancar proses keuangan kedepannya,” tandasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPUD Kalsel, Edy Ariansyah, mengatakan untuk pelaksanaan tahun 2019 ini yang membutuhkan anggaran adalah, penyampaian jumlah syarat dukungan bagi calon independen.
“Ada pula agenda sosialisasi hingga Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan tahun ini,” tandasnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
