SuarIndonesia — Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Cahyono Tri Birowo mengatakan sebanyak 258 kabupaten/kota sudah menerapkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital berbasis kecerdasan buatan (AI).
Jumlah ini terus bertambah sejak uji coba dimulai Agustus 2025 di Banyuwangi, kemudian bertambah menjadi 43 kabupaten/kota pada bulan Juli. Rencananya Oktober 2026 diterapkan secara nasional.
“Dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI, tanggal 14 Agustus, Presiden menyampaikan sudah 153 kabupaten/kota menerapkan Perlinsos digital. Per hari ini, ada 258 kabupaten/kota, mungkin 50 persen populasi kabupaten/kota sudah terdaftar,” kata Cahyono di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Sistem Perlinsos digital yang disiapkan untuk mendata 50 juta warga miskin sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Sampai saat ini sudah ada 4,3 juta data yang terdaftar.
Ia menekankan, teknologi digital dengan hadirnya portal Perlinsos ini untuk mendukung bagian besar dari perlindungan sosial yang dimaksudkan apa yang telah diterapkan dalam uji coba portal Perlinsos bisa direplikasikan ke berbagai macam substansi dari program Perlinsos.
“Mungkin sekarang banyak fokusnya masih ke bantuan sosial, bantuan sembako, tapi ke depan bantuan terkait pendidikan, kesehatan, bahkan subsidi energi juga bisa memanfaatkan portal Perlinsos,” terangnya.
Melalui sistem Perlinsos digital ini, perlu diedukasi masyarakat bahwa bantuan pemerintah tidak hanya berupa beras atau sembako, tapi bisa berupa bantuan pertanian, bantuan perumahan, bantuan pupuk, dan lainnya.
“Dengan sistem digitalisasi ini masyarakat diedukasi, bahwa bantuan pemerintah ini tidak hanya bantuan sembako aja gitu loh,” ujar Cahyono dikutip SuarIndonesia dari Antara, (18/9/2026).
Melalui sistem digitalisasi Perlinsos ini, kata dia, bukan berarti pemerintah mengurangi jumlah warga menerima bantuan dari pemerintah, tetapi dengan menyalurkan bantuan tepat sasaran, anggaran lebih efisien, sehingga pemerintah dapat memperluas bantuannya yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya.
Sebagai contoh, di Yogyakarta yang harga bahan pangan lebih murah, tentunya bantuan sosial berupa sembako kurang tepat. Bantuan pemerintah bisa berupa bantuan pendidikan, seperti beasiswa atau kemudahan akses pendidikan, mengingat wilayah tersebut karakteristiknya sebagai kota pelajar. Begitu pula untuk daerah di wilayah timur, yang lebih banyak mengonsumsi sagu ketimbang beras.
“Jadi ini yang kami kejar dengan memanfaatkan teknologi tadi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan digitalisasi Perlinsos berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp200 triliun.
Dalam konferensi pers Update Program Prioritas di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu (9/8), Qodari mengatakan Perlinsos digital mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat pendaftaran dan verifikasi calon penerima bantuan sosial.
Menurut dia, potensi efisiensi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Digitalisasi Perlinsos juga diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan pemerintah karena data yang terhubung antarinstansi memungkinkan pemerintah melihat kondisi masyarakat secara lebih utuh sebelum menetapkan kebijakan. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
