SuarIndonesia – Massa bergerak ke DPRD Kalsel, Kantor Area Pertamina Banjarmasin, PT PLN dan Kejati, mendesak tuntaskan kasus dana bansos, pertanyakan soal migas, tentang kenaikan tarif listrik, pemadaman serta lainnya, Senin (10/8/2020).
Aksi massa dari DPD Pemuda Islam Kalsel dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya mendapat perhatian dan pengawalaan ketat dari aparat petugas.
Ketika Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, mendesak kasus dana Bansos Tahun 2010 ditelisik kembali, sebab terkesan tebang pilih.
Orasi disampaikan Ketua Pemuda Islam Kalsel, HM Hasan, kasus dana Bansos sudah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.
Dimana sudah menetapkan tersangka baik pihak eksekutif maupun legislatif.
Namun kasus katanya, terkesan tebang pilih dalam penanganan perkara.
“Karena hanya ada dua orang anggota DPRD yang mendapat jatah Rp500 juta, namun faktanya anggota dewan lainnya seakan tidak tersentuh hukum,” ucapnya.
Lainnya ia sebut, banyak laporan dari berbagai elemen masyarakat yang sudah masuk ke Kejati Kalsel, terkesan penanganannya belum maksimal dan seolah tidak ada keterbukaan.
Dipaparkan, kasus dana Bansos diduga melibatkan nama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel dan anggota Dewan Kalsel Biro Kesejahteraan Masyarakat(Kesra).
Kasus ini juga melibatkan unsur anggota dewan periode 2019 – 2024 dalam kontruksi hukum adalah, Dana Alokatif Dewan atau Dana Aspirasi Anggota DPRD yang berjumlah 55 orang dengan anggaran sebesar Rp27,5 Miliar.
Dikatakan, ini dengan merujuk UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kemudian UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Dari semua itu kami mendesak Kejati Kalsel agar kasus dana Bansos 2010 yang melibatkan anggota DPRD Kalsel periode tahun 2009 dan 2014 segera ditelisik kembali.
Ini demi persamaan dimata hukum, dan kasus tersebut sudah ada terpidana dari eksekutif, tetapi pada lembaga legislatif terkesan masih tebang pilih. Segera tetapkan tersangka,” beber HM Hasan yang disambut massa lainnya setuju…
Kemudian tegaskan, Kejati Kalsel agar transparan dan juga secepatnya memberitahukan dalam laporan elemen masyarakat agar selalu keterbukaan.
“Banyak laporan masyarakat dalam proyek infrastruktur agar secepatnya ditelisik,” ujarnya.
Sementara dari pihak Kejati Kalsel diwakili Hendri didampingi Kasi Penkum, Mahfujat membantah jika pihaknya telah menutupi kasus tersebut.
“Saat kita masih menunggu kasasi dari Mahkamah Agung (MA) soal kasus dana Bansos itu.
Apa ke 55 anggota dewan terlibat, tidak ada yang disembunyikan. Pada setiap kasus yang kami tangani, selalu transparan,” ujarnya.
Kemudian di PT PLN, massa sampaikan problem tagihan listrik yang membengkak di saat masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 serta soal pemadamaan.
“Kami minta Ketua DPRD dan komisi yang membidangi memanggil dan memberitahukan kepada masyarakat,” tambah HM Hasan.
Hal lain berharap pihak terkait secepatnya meyikapi permasalahan migas dan sektor listrik ini.
Tentang migas, disebutkan berdasarkan laporan masyarakat pasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) di Kalsel masih menimbulkan keresahan yakni jenis Premium semakin sulit didapat, terkesan pemerintah secara sengaja jatah kuota untuk masyarakat dikurangi.
Kemudian Gas bersubsidi juga mengalami harga yang sangat bervariasi, bahkan kadang langka.
”Ini juga pihak DPRD harus memanggil pihak Pertamina Area Sales Banjarmasin, agar permasalahan migas tidak membebani bagi masyarakat,” sebut massa. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
