MANTAN Kapolres Ngada Terancam Dijerat Pasal Berlapis

- Penulis

Selasa, 10 Juni 2025 - 20:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Kapolres Ngada saat digiring keluar dari ruang pemeriksaan di Kejari Kota Kupang, Selasa (10/6/2025). (Foto: ANTARA/Kornelis Kaha)

Mantan Kapolres Ngada saat digiring keluar dari ruang pemeriksaan di Kejari Kota Kupang, Selasa (10/6/2025). (Foto: ANTARA/Kornelis Kaha)

SuarIndonesia — Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyaharma Lukman Sumaatmaja tersangka kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak dibawah umur di Kota Kupang, NTT, terancam dijerat pasal berlapis akibat perbuatannya.

Wakil Kepala Kejaksaan NTT Ikhwan Nul Hakim kepada wartawan di Kupang, Selasa (10/6/2025), mengatakan bahwa tersangka Fajar diduga kuat telah melakukan sejumlah tindak pidana berupa kekerasan seksual terhadap anak.

“Selain itu juga diduga melakukan eksploitasi seksual anak di bawah umur, serta penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui media elektronik,” katanya.

Untuk korban pertama berusia 6 tahun, Fajar dijerat dengan pasal pertama yakni pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 e UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Fajar diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Pasal kedua yakni pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar dan pasal ketiga adalah pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar,” tutur Ikhwan dilansir dari AntaraNews.

Sementara untuk dua korban lainnya yang berusia 13 tahun dan 16 tahun, Fajar dijerat dengan pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Baca Juga :   MASYARAKAT tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar, kemudian pasal kedua yakni pasal pasal 6 huruf c Jo. pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak Rp300 juta.

Dia menambahkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Fajar tersebut dilakukan secara berulang dalam kurun waktu Juni 2024 hingga Januari 2025 di Kota Kupang.

Tindakan yang dilakukan tersangka melibatkan pemanfaatan relasi kuasa, penggunaan tipu daya, serta pelibatan pihak lain untuk mengatur pertemuan dengan korban anak.

“Selain itu, tersangka juga merekam sebagian dari aksi kekerasan tersebut dan menyebarkannya melalui situs gelap (dark web),” ujar dia.

Kejati NTT dan Kejari juga menilai bahwa kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Fajar merupakan bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang wajib ditindak secara tegas untuk memberikan keadilan bagi para korban serta perlindungan hukum yang maksimal bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

KASUS Dugaan Penyadapan Ilegal: Polri Pecat AS
KAPOLRI SUYUDI Komitmen Berantas Narkoba
19 TOKOH Dianugerahkan Gelar Pahlawan Nasional
BERHEMBUS Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo
KOBAR: Perampok Toko HP Ternyata Buron Kasus Perampokan Emas Rp 500 Juta
WAMENKUM: Tegaskan! “Debt Collector” tak bisa Tarik Kendaraan Seenaknya
TNI AL Kerahkan Kapal Induk dalam Latihan Penanganan Karhutla
MENHUT Raja Juli Antoni Mundur dari Sekjen PSI

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 22:09

KASUS Dugaan Penyadapan Ilegal: Polri Pecat AS

Selasa, 10 November 2026 - 21:36

KAPOLRI SUYUDI Komitmen Berantas Narkoba

Selasa, 10 November 2026 - 18:19

BERHEMBUS Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Senin, 9 November 2026 - 21:29

WAMENKUM: Tegaskan! “Debt Collector” tak bisa Tarik Kendaraan Seenaknya

Senin, 9 November 2026 - 21:22

TNI AL Kerahkan Kapal Induk dalam Latihan Penanganan Karhutla

Senin, 9 November 2026 - 21:13

MENHUT Raja Juli Antoni Mundur dari Sekjen PSI

Senin, 9 November 2026 - 20:55

MENAKER: Data Penerima BSU Masih Proses Verifikasi

Senin, 9 November 2026 - 20:48

MUI: VAPE HARAM! Jika Terbukti Mengandung Narkoba

Berita Terbaru

Irjen Polisi AS yang merupakan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, menjalani sidang etik oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (HO-Polri TV)

Hukum

KASUS Dugaan Penyadapan Ilegal: Polri Pecat AS

Selasa, 10 Nov 2026 - 22:09

Black box helikopter Eurocopter EC225LP Super Puma II+ (H225) yang jatuh di Sungai Barito. (Foto: Istimewa)

Kalteng

BLACK BOX Heli Super Puma H-225 Ditemukan!

Selasa, 10 Nov 2026 - 21:54

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berdialog dengan pemuda saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda di Jakarta, Selasa (10/11/2026). (Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty)

Hukum

KAPOLRI SUYUDI Komitmen Berantas Narkoba

Selasa, 10 Nov 2026 - 21:36