SuarIndonesia – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama jajaran direktur rumah sakit milik pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (11/3/2026).
Rapat ini fokus mengevaluasi realisasi dana pendampingan pasien serta kondisi infrastruktur medis.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, mengungkapkan dana pendampingan kesehatan menjadi instrumen vital bagi masyarakat kurang mampu, terutama yang status kepesertaan BPJS-nya tidak aktif.
Saat ini, RSUD Ulin telah merealisasikan sekitar Rp 5 miliar dari total pagu Rp 8 miliar, sementara RSUD Ansari Saleh telah menyerap Rp 1 miliar dari alokasi Rp 1,5 miliar.
“Dana ini sangat membantu masyarakat, khususnya warga Banjarmasin yang berobat di RSUD Ulin maupun RSUD Ansari Saleh saat kendala BPJS terjadi,” ujar Jihan usai rapat.
Selain masalah anggaran operasional, Komisi IV menyoroti kondisi peralatan medis di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Hasan Aman.
Diketahui, sejumlah alat kesehatan di RS tersebut belum mengalami pembaruan selama 13 tahun.
Menanggapi hal itu, Jihan menegaskan pihaknya akan mendorong penambahan alokasi anggaran pada periode mendatang.
“Kondisi alkes yang tua berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Kami akan kawal peremajaan ini melalui pembahasan anggaran,” tegasnya.
Di sisi lain, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr. Among Wibowo, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kualitas layanan melalui penambahan sumber daya manusia.
Dirinya berencana menambah jumlah dokter spesialis guna mempercepat penanganan pasien.
“Penambahan tenaga medis strategis ini bertujuan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan optimal,” pungkas dr. Among. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
