Suarindonesia – Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj enggan mempersoalkan rencana reuni 212 yang rencananya akan digelar pada 2 Desember selama tidak memiliki tendensi politik.
“Sebatas dia mensyiarkan reuni ya terserah mereka. Asal tidak ada tendensi politik boleh-boleh saja,” kata dia, di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, Sabtu (17/11).
Said pun enggan membuat imbauan khusus terkait rencana reuni ini. Dia hanya mengimbau warga NU agar menjaga perdamaian selama pilpres.
“Kepada warga NU mari kita sukseskan pemilu, pilpres dengan damai. Luber jurdil. Kalau 212 enggak ada urusan,” ujarnya.
Meski demikian, Said mengingatkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah presidensial. Untuk itu, kata dia, kepemimpinan Presiden Joko Widodo disebut harus tuntas sampai lima tahun.
“Tidak boleh dilengserkan di tengah jalan. Kecuali melanggar Pancasila, UUD 45. Sistem presidensial, bukan parlementer. Harus sampai lima tahun,” katanya.
Aksi 212 pertama kali digelar pada 2016 sebagai bagian dari rangkaian Aksi Bela Islam yang dipicu oleh pernyataan Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok yang saat itu menyitir salah satu ayat di surat Al Maidah.
Sebelum rencana reuni akbar tahun ini, PA 212 juga pernah menghelat acara serupa, yakni pada 2 Desember 2017. Jumlah massa yang hadir dalam acara reuni akbar itu tidak sebanyak saat aksi 212 pada 2016.(CNNIndonesia/RA)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
