Suciati dan HM Lutfi Saifuddin
SuarIndonesia – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin terpaksa harus mengencangkan ikat pinggang agar mampu menjalankan operasional rumah sakit seperti biasanya.
”Ini terpaksa harus dilakukan, karena tunggakan pembayaran BPJS hingga saat ini masih belum dapat terbayarkan,” kata Direktur RSUD Ulin, Suciati kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Senin (4/11), di Banjarmasin.
Suciati menambahkan, pihaknya masih mampu bertahan menghadapi situasi seperti ini sampai dengan Februari 2020.
“Kita hanya mampu bertahan sampai Pebruari, 2020, asalkan tunggakan BPJS bulan Juli dan Agustus sebesar Rp60 miliar dibayarkan pada November ini,” tambahnya.
Suciati mengakui, walaupun pembayaran pada tepat waktu pada November, RSUD Ulin tetap harus lebih memangkas kebutuhan operasional agar tetap mampu bertahan.
“Operasional kan butuh biaya, kita harus lebih mengencangkan ikat pinggang. Jadi yang bersifat wajib saja biaya akan dikeluarkan,” jelas Suciati.
Ditambahkan, RSUD Ulin melayani pasien rawat jalan BPJS mencapai 300 orang pasien per hari, belum termasuk rawat inap, atau sekitar 70 persen pasian RSUD Ulin berasal dari peserta BPJS.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin mengatakan akan berusaha untuk menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi hal yang kurang menguntungkan.
“Apalagi sekarang BPJS mengalami kenaikan iuran, ini yang perlu diwaspadai dan antisipasi agar tidak memperparah iuran macet,” kata Lutfi.
Lutfi menjelaskan kenaikan iuran BPJS bisa saja memperparah situasi yang ada, dikarenakan masyarakat semakin menunggak pembayaran BPJS atau mungkin juga berhenti menjadi peserta BPJS.
“Kalau masyakat berhenti, otomatis income BPJS akan berkurang,” ujar politisi Partai Gerindra.
Untuk itu, BPJS diharapkan mampu membayar tunggakan kepada RSUD Ulin untuk bulan Juli dan Agustus, sehingga operasional rumah sakit tetap berjalan. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
