Suarindonesia– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, merilis Monitoring Centre for Prevention (MCP). Kabupaten Banjar mendapatkan skor tertinggi disusul Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tapin.
“Kalau nilai MCP-nya jelek, mungkin investasi tidak diarahkan ke daerah itu. Semua ada proses yang dinilai.
Ada indikator dan subindikator,” jelas Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama, saat memimpin Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah Se-Kalimantan Selatan, Senin (19/4/2021).
Bahtiar mendorong Pemerintah Daerah se-Kalsel, termasuk yang memiliki capaian MCP tertinggi, untuk terus berupaya meningkatkan skornya.
Ia menyebut penguatan kapabilitas APIP salah satu bagian parameter dalam MCP.
Delapan area MCP meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, serta Tata Kelola Dana Desa.
Bahtiar Ujang Purnama pun mengapresiasi 3 dari 14 Pemerintah Daerah di Kalsel yang mencapai skor MCP tertinggi pada tahun 2020.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal, dalam pemaparan sambutannya menyoroti Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang mengalami penurunan 17 poin dari peringkat 85 di dunia, menjadi peringkat 102 dengan skor 37.
“Perbaikan ini akan kita lakukan bersama-sama. Pemprov dan kabupaten kota terus melakukan upaya untuk mencegah dampak negatif korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya, pada kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Idham Chalid tersebut.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
