Ibnu Ingin Gaji Pegawai Setara PNS dari Pusat

Guru honor mau menghadap walikota

SuarIndonesia – Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina masih berjuang dan tarik menarik supaya sistem penggajian Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) di Banjarmasin supaya dibayarkan pemerintah pusat.

“Kami Banjarmasin pada prinsipnya tak ada masalah jika memang harus dibayarkan pemerintah kota,. Namun kita sudah sepakat untuk penggajian mereka dilakukan Pemerintah Pusat supaya tak membebani daerah,’’ ucap Walikota H Ibnu Sina kepada awak media, Senin (11/02/2019).

Pertimbangan pengusulan gaji dari pusat, karena jangan sampai berbeda-beda dengan daerah lainnya. “Untuk Banjarmasin tak ada masalah, tetapi jangan-jangan malah jadi ada kecemburuan,’’ ungkap Walikota Ibnu Sina.

Ijuga mengatakan memang yang tahu persis PPPK pemerintah pusat. Namun hanya sistem penggajian supaya dilakukan pemerintah pusat, supaya tak mengganggu Dana Alokasi Khusus (DAU) yang merupakan dana dari pusat untuk penggajian ASN.

Jadi meskipun seleksi masih berjalan perihal anggaran uang untuk gaji dari pegawai tersebut masih terjadi taruk ulur. Terlebih saat ini seleksi P3K sudah berjalan sejak 8 Februari kemarin.

Sebagaimana diketahui, penggajian untuk P3K menggunakan anggaran dana APBD. Lain halnya Dana Alokasi Khusus (DAU) yang merupakan dana dari pusat untuk penggajian PNS.

Namun karena melalui APBD, Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin, Drs H Subhan Yaumil masih melihat berapa kebutukan P3K yang diperlukan kemudian melihat kemampuan keuangan daerah.

“Kami masih menunggu, dan harusnya melalui BKD karena ini kebijakan BKD, dari kami hanya berkaitan dengan kemampuan dana daerah,” ucap Subhan yang dihubungi melalui ponselnya.

Bahkan pada tahun sebelumnya, DAU untuk Kota Banjarmasin dikatakan Subhan mencapai tujuh ratus miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk menggaji PNS di Banjarmasin. Kemudian sebagian untuk pembangunan.

Tahun ini, pun anggaran yang digelontorkan ujar Subhan mencapai Rp700 miliar lebih. Peruntukan pun masih sama, yakni penggajian PNS. Akan tetapi untuk P3K, hingga saat ini sebutnya belum ada petunjuk anggaran. Bahkan belum ada informasi tambahan DAU.

Ia pun menyampaikan, apabila Pemko Banjarmasin menerima P3K dengan pembiayaan yang ada, maka harus mengorbankan keperluan yang lain, semisal pengurangan pembangunan.(SU)