SuarIndonesia – Terkait tuntutan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Prov Kalsel minta naikkan UMP tahun 2022, tertibkan kembali Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2022, Cabut UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja (Omnibus Law), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibus Law.
Sedangkan tuntutan dari Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Rajawali (FSP – Bun Rajawali) menindaklanjuti program vaksinasi untuk buruh perkebunan sawit. Regulasi Perda tentang ketenagakerjaan Kalsel dan Perda tentang buruh perkebunan kelapa sawit. Rencana kenaikan UMP Kalsel, dan Masalah tunggakan iuran BPJTSK PT. EHP Group.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Firman Yusi mengatakan akan mendukung tuntutan mereka terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi,
“Kita siap akan kawal proses selanjutnya agar UMP dinaikkan sudah cukup tahun 2020 hingga 2021 lalu belum dinaikkan, dengan pertimbangan kondisi ekonomi terdampak covid 19,” ucapnya usai berdialog dengan dua organisasi Federasi Serikat tersebut, Rabu (10/11/2021)
Adapun mengenai pengaduan karyawan adanya dugaan perusahaan nakal yang melakukan tunggakan dana BPJS bahkan kecenderungan melakukan penggelapan dana bpjs, kepada karyawan akan segera kita tindak lanjuti.
“kita minta disnaker harus segera mengambil langkah dengan memanggil perusahaan tersebut untuk menjelaskan agar memenuhi kewajiban perusahaan kepada karyawan,”
Sedangkan mengenai vaksinasi diperusahaan seharusnya dapat dilakukan sesuai dengan progran pemerintah menganai vaksinasi gotong royong.
“Sesegeranya kita menyurati dinkes dan gugus tugas covid 19 untuk melakukan vaksinasi dengan cara berkoordinasi dengan pihak perusahaan,”
Harapan kita perusahaan dapat membantu dan berpartisipasi dalam gerakan vaksinasi gotong royong ini.
“Semoga 70 persen capaian kita untuk dosis pertama di akhir Desember 2021 ini,” tutupnya (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
