SuarIndonesia – Menyusul banyaknya berita simpang siur kosongnya kas Pemko hingga rumor hutang dan salah hitung, akhirntya Komisi III DPRD Kota Banjarmasin melakukan rapat banggar mendadak serta evaluasi kegiatan 2023 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, di Ruang Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (3/1/2024).
Bahkan dari rapat maraton yang lengkap dan dihadiri Sekdako Banjarmasin Iksan Budiman, terungkap jika baru 47 persen pekerjaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Suri Sumardiyah.
Suri Sudarmadiah menjelaskan secara pengerjaan sudah rampung 90 persen. Hanya saja terkait keuangan baru 47 persen yang bisa dibayarkan.
Kemudian kapan dilunasi? Suri sendiri tidak bisa memastikan. Sebab, memang terkendala keuangan sehingga baru 47 persen.
Jadi, karena adanya keterlambatan pembayaran ini juga yang yang membuat perlambatan penyelesaian. Hanya saja menurutinya, persyaratan pembayaran sudah dilengkapi oleh PUPR. Tinggal pencairan di bagian keuangan daerah.
“Kami hanya menyelesaikan fisik, menyiapkan proses pembayaran sampai kami serahkan ke BKPAPD,” papar wanita cantik itu.
Sementara itu, proyek prioritas seperti trotoar dan drainase di Kawasan Bandarmasih Tempoe Doeloe, Jembatan Mantuil 01, dan Jembatan Padat Karya sudah rampung.”Jadi memang itu sudah bisa kami selesaikan. Semua proyek sudah 90 persen,” pungkasnya.
Diakui, Suri Sudarmadiah, sebenarnya anggaran yang sudah dibayarkan mencapai Rp 107 miliar. Sedangkan yang belum dibayarkan kepada penyedia atau pihak ketiga yakni Rp 170 miliar. Karena itu, diharapkan SP2 bisa terbit, sehingga uangnya bisa masuk ke rekening masing penyedia.
Dikatakan, komponen yang paling besar yakni pembayaran tanah. “Pengadaan tanah untuk kegiatan urgent seperti pembebasan tanah di Sungai Veteran, Sungai Guring, Sungai Pekapuran.
Termasuk juga pembayaran tanah untuk pembangunan Jembatan Mantuil 01. Saat ini memang sudah kami mintakan dananya untuk pembayaran tersebut.
Sedangkan anggota Banggar DPRD Kota Banjarmjasin H Sukhrowardi mendorong Pemko Banjarmasin untuk memberikan kepastikan para vender dan kontraktor yang belum diselesaikan. Hal ini mencakup komitmen dan tanggungjawab Pemko Banjaramsin dalam menyelesaikan pekerjaan ini.
“Jika memang ada keterlambatan pembayaran, dan membutuhkan dana bisa memanfaatkan Bank Kalsel, karena keterlambatan pembayaran ini sebenarnya ada dana, hanya saja ada keterlambatan, sehingga jaminan . refocusing (pemangkasan) sejumlah SKPD untuk program kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2024 harus dimatangkan dan dibahas dengan detal,’’papar politisi Golkar Kota Banjarmasin.
Ia juga meminta mengingatkan Kepala Badan Pengelola Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin untuk mengihutung dangan cermat dan benar supaya tak ada kejadaian di tahun berikutnya kembali terulang lagi.
Karena itulah, pembayaran tertunda ini jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan tetapi harus selesai dengan baik.
Khusus dalam rapat bersama Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kota Banjarmasin di Ruang Rapat Paripurna, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan saat rapat jika pembayaran kepada rekanan bisa dilakukan melalui jaminan bank.
Ia menjelaskan ada kegiatan yang belum dibayarkan di 2023. “Recofusing tetap harus dilakukan. Karena ada kegiatan yang tidak terbayarkan. Memang di 2022 juga sama seperti ini tapi bisa dibayarkan di 2023. Sekarang lebih besar makanya perlu recofusing,” pungkasnya.
Sedangkan beberapa kontraktor di Banjarmasin yang mengeluhkan terkait pengerjakan proyek dipastikan paling lambat Februri sudah bisa dibayarkan.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
