DIBAKAR – DIGILAS Ribuan Barang Sitaan dari 479 Pelanggaran

SuarIndonesia – Dibakar dan digilas ribuan barang-barang sitaan hasil penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. dimusnahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Rabu (15/6/2022)

Pemusnahan atas barang-barang sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara: dibakar, dirusak dengan mesin pemotong.

Digilas dengan menggunakan kendaraan berat dan ditimbun di dalam dalam tanah, dengan disaksikan oleh perwakilan dari: Kejaksaan; TNI; Polri; Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; PT Pos Indonesia dan awak media

Dikatakan Kepala Kantor KPPBC TMP B Banjarmasin, Edi Susetyo, bahwa barang-barang yang dimusnahkan sepanjang tahun 2020, 2021 dan hingga kuartal pertama tahun 2022, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin.

Hal ini telah melakukan penindakan terhadap 479 pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai yang terjadi di 11 Kota/Kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Selatan.

Dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, sebanyak 942.448 batang hasil Tembakau, 1.603 liter minuman mengandung Etil Alkohol.

351 paket barang kiriman pos dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp 1.599.250.750, telah ditetapkan sebagai barang milik Negara dan telah mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pemusnaha dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan PMK-51/PMK.06/2021 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai

Barang-barang berupa tembakau dan minuman mengandung etil alkohol yang dimusnahkan, melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007,

Yakni penggunaan pita cukai bekas; penggunaan pita cukai palsu, dan tidak dilekati pita cukai, yang mengakibatk
kerugian negara senilai Rp 645.589.261,00.

Sedangkan barang-barang berupa barang kiriman pos yang dimusnahkan, melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yakni merupakan barang yang dilarang dan/atau
dibatasi untuk diimpor. (DO)