Suarindonesia – Satu lagi jenis pelayanan publik hadir di Kota Banjarmasin. Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sebelumnya sempat vakum, kini kembali ke tengah-tengah masyarakat.
Tugas dari badan yang berkantor di kawasan Jalan S Parman Banjarmasin Nomor 44 tepatnya di samping Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel ini, membantu konsumen menyelesaikan seluruh sengketa dengan para pelaku usaha.
‘’Kami ingin membantu masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan dikukuhkannya BPSK di Banjarmasin ini, kami harapkan ke depannya lembaga ini bisa lebih dikenal masyarakat,” ujar Ketua BPSK Provinsi Kalsel Siswansyah, saat menemui Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, Kamis (07/02).
Bahkan dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa, BPSK tidak memungut bayaran apa pun dari para konsumen yang bermasalah.
Karena itu, ia berharap kepada Pemko Banjarmasin untuk ikut mensosialisasikan keberadaan BPSK, sehingga diketahui seluruh lapisan masyarakat.
‘’Kami minta tolong kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk ikut mensosialisasikan informasi keberadaan lembaga ini, dan kami siap untuk menginformasikannya secara langsung kepada kawan yang ada di SKPD terkait, sehingga mereka bisa mengetahui tentang program ini,” katanya.
Diharapkan, kata Siswansyah lagi, dengan terbentuknya kembali lembaga ini, semua persoalan yangmenyangkut sengketa antara konsumen dengan para pelaku usaha dapat diselesaikan di BPSK.
“Jadi sekarang penyelesaian sengketa konsumen ini tidak perlu melapor kepada kepolisian ataupun kejaksaan dulu. Ada lembaga yang mewakili untuk penyelesaian sengketa konsumen yang siap membantu menyelesaikannya,” harapnya.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menyambut baik kehadiran BPSK di kota ini. Katanya, dengan adanya BPSK, maka semua pengaduan yang menyangkut sengketa konsumen dengan pelaku usaha bisa langsung di arahkan ke BPSK.
‘’Kami sangat berterimakasih telah difasilitasi oleh provinsi, nanti kami akan ikut mensosialisasikan keberadaan lembaga ini, sehingga semua warga Kota Banjarmasin mengetahuinya. Dan nantinya kalau ada pengaduan masyarakat tentang sengketa kami akan mengarahkan ke BPSK,” tuturnya.
Dari perkara yang dapat ditindaklanjuti oleh BPSK itu di antaranya menyangkut tentang substansi yang diajukan merupakan sengketa konsumen, kemudian pengadu adalah konsumen akhir yang membeli barang atau jasa untuk dipakai dan dikonsumsi.
Selanjutnya, konsumen atau ahli waris datang sendiri tidak menggunakan pengacara, perkara tidak sedang diadukan atau ditangani lembaga lain, konsumen sudah mengajukan keberatan atau komplain kepada pelaku usaha namun tidak mendapat titik temu, mengisi formulir pengaduan disertai bukti-bukti, dan menunjukkan KTP asli dan menyerahkan foto kopiannya.
Sedangkan komoditi yang dapat diadukan antara lain tentang listrik, PDAM, transportasi, elektronik, makanan dan minuman, obat-obatan, bahan bakar minyak, otomotif, wisata, supermarket, perumahan, ekspedisi, telekomunikasi, leasing, bank, parkir, iklan, pendidikan, asuransi dan hotel.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
