BNPB: Sistem Informasi Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir

- Penulis

Selasa, 16 September 2025 - 00:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangkapan layar - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan evaluasi peringatan cuaca sebagai dasar tanggap darurat bencana dalam konferensi daring “Disaster Briefing” yang diikuti dari Jakarta, Senin (15/9/2025) ANTARA/M Riezko Bima EP)

Tangkapan layar - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan evaluasi peringatan cuaca sebagai dasar tanggap darurat bencana dalam konferensi daring “Disaster Briefing” yang diikuti dari Jakarta, Senin (15/9/2025) ANTARA/M Riezko Bima EP)

SuarIndonesia — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai Indonesia butuh menyempurnakan sistem informasi potensi hujan menjadi lebih spesifik melaporkan potensi bencana seperti banjir dan sejenisnya termasuk sebaran kawasan yang terancam, tidak sekadar peringatan dini cuaca harian.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mengatakan bahwa keperluan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi menyusul bencana banjir bandang yang melanda Bali, pada awal September lalu, karena informasi prakiraan cuaca atau peringatan dini hujan deras tidak spesifik bisa diartikan peringatan dini bencana.

“Informasi cuaca yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat diterjemahkan menjadi peringatan bahaya di tingkat masyarakat. Yang disampaikan baru intensitas hujan, padahal masyarakat dan petugas di lapangan butuh informasi bahaya yang lebih spesifik, seperti potensi banjir, longsor, atau banjir bandang,” kata dia, dalam konferensi daring “Disaster Briefing” yang diikuti dari Jakarta, Senin (15/9/2025) malam.

Menurut dia, peringatan dini seharusnya berbasis real time dan terus diperbaharui sejak pertama diterbitkan, misalnya dengan menginformasikan curah hujan aktual yang sudah melampaui ambang batas ekstrem.

“Dalam peristiwa banjir Bali, tanggal 10 kemarin, kalau threshold hujan ekstrem 150 milimeter sudah terlewati, maka petugas harus segera bergerak melakukan evakuasi dan patroli di sungai,” kata Muhari, dilansir dari AntaraNews.

Sistem pemantauan di Pintu Air Katulampa, Bogor Jawa Barat, yang bisa berubah menjadi peringatan dini banjir di wilayah Jakarta adalah salah satu contoh yang dinilai dapat direplikasi karena sudah terbukti efektif.

Baca Juga :   "KISRUH" Rekomendasi PAW di DPRD Tala Berujung Laporan ke Polisi

Sistem serupa bisa dikembangkan di Bali, terutama di daerah aliran sungai (DAS) Ayung yang mengaliri daerah Badung, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Gianyar, Bangli, dan Denpasar.

Ketujuh daerah itu merupakan kawasan paling terdampak banjir akibat aliran sungai Ayung tak mampu membendung tingginya intensitas hujan pada 10 September lalu yang lebih dari 300 milimeter.

BNPB melaporkan informasi yang mereka terima saat ini sudah ada 18 orang meninggal dunia yang ditemukan, dan masih ada sebanyak149 orang warga mengungsi, berikut sejumlah dampak kerusakan bangunan rumah-infrastruktur akibat banjir bandang tersebut.

“Pembenahan peringatan dini penting, jadi perhatian, agar masyarakat tidak lagi terkejut menghadapi bencana. Kita harus geser peringatan dari sekadar fenomena cuaca ke informasi bahaya yang bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Untuk itu, BNPB mendorong agar kementerian / lembaga termasuk juga organisasi perangkat daerah terkait untuk memperkuat sistem peringatan dini cuaca berbasis dampak sebagai dasar yang memperkuat rencana aksi tanggap darurat bencana. (*/ut)

 

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

BGN Larang SPPG Gunakan Gas Melon dan Beras Subsidi
DIMUSNAHKAN Narkotika Senilai 33,8 Miliar, Selamatkan Hampir 300 Ribu Jiwa
KEMENKES Terapkan Efisiensi Pengadaan Obat dan Rombak Sistem Akreditasi RS
FEBRIE Adriansyah Ditahan Kejagung!
POLRI: Bhabinkamtibmas tidak Berwenang Pungut Pajak
KUNTADI Dilantik jadi Jampidsus
DPRD KALSEL Dorong Program Rumah Layak Huni, Ribuan Unit BSPS Disiapkan 2026
PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 22:31

PROPAM Ops Gaktiplin Terhadap Personel Polresta Banjarmasin dan Polsek

Senin, 27 Juli 2026 - 22:10

PEMADAMAAN yang Meluas- Beruntun, Komisi III DPRD Kalsel Panggil Kembali PLN

Senin, 27 Juli 2026 - 20:32

GUBERNUR Muhidin: Dua Gangguan Penyebab Pemadaman Listrik

Senin, 27 Juli 2026 - 16:05

DIMUSNAHKAN Narkotika Senilai 33,8 Miliar, Selamatkan Hampir 300 Ribu Jiwa

Minggu, 26 Juli 2026 - 23:31

CHINA OPEN 2026: Fajar/Fikri Juara, Sukses Pertahankan Gelar!

Minggu, 26 Juli 2026 - 23:16

SEORANG PEKERJA di Warung Makan Ditemukan Tak Bernyawa di Pangkalan Ojek

Sabtu, 25 Juli 2026 - 22:11

RUMAH AMBRUK Seluruh Penghuni Dievakuasi, Enam Luka-luka dan Seorang Meninggal Dunia

Sabtu, 25 Juli 2026 - 21:52

KOBARAN API Ludeskan Delapan Rumah, Empat Warga Terluka

Berita Terbaru

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (tengah) saat konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026). (Foto: Antara/Anita Permata D)

Nasional

BGN Larang SPPG Gunakan Gas Melon dan Beras Subsidi

Senin, 27 Jul 2026 - 19:58

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca