SuarIndonesia – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Perbendarahaan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan menyelenggarakan diskusi panel dengan tema “Sinergi Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Penguatan Perekonomian Kalimantan Selatan di Era Digital” pada tanggal 28 November 2022.
Thema yang diangkat pada seminar kali ini sangat relevan mengingat UMKM merupakan komponen penting dalam perekonomian. Bahkan untuk memberdayakan UMKM akan perlu dititikberatkan pada aspek digital yang saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Karena berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, strategi yang dilakukan UMKM untuk tetap survive di masa pandemi umumnya dilakukan dengan mengubah marketing channel dari semula mengandalkan outlet dan tatap muka (offline) menjadi penggunaan on screen display sebagai bagian dari transaksi dalam jaringan (online).
Seminar yang dihelat di Kantor BI Kalsel, Senin (28/11/2022) dengan narasumber Kepala Perwakilan BI Kalimantan Selatan Imam Subarkah memberikan materi pengembangan UMKM, khususnya di Era Digital, Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Regional IX Kalimantan Azofa), memberikan pemaparan terkait Dukungan Sektor Jasa Keuangan dalam Pemberdayaan UMKM dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah membahas Peran Fiskal dalam Pemberdayaan UMKM Naik Kelas.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai yang memaparkan Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM, dan Ketua ISEI Cabang Banjarmasin Dr Mahmud Yusuf memaparkan tentang hasil kajian Peran Digitalisasi dalam Pemulihan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan.
Salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yaitu melalui pemberdayaan UMKM yang menjangkau seluruh UMKM termasuk kelompok subsisten melalui skema kemitraan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor UMKM.
Upaya pemberdayaan UMKM dilakukan secara berkelanjutan melalui 3 (tiga) pilar kebijakan yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif.
Korporatisasi UMKM dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan skala ekonomi.
Sementara peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara end-to-end dan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar.
Selain untuk pasar domestik, Bank Indonesia juga mendorong peningkatan ekspor produk UMKM dengan menerapkan push strategy dan pull strategy.
Push strategy dilakukan melalui kurasi serta fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada UMKM untuk pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk.
Adapun pull strategy dilakukan dengan mendorong keikutsertaan UMKM pada berbagai event promosi perdagangan dan pameran serta fasilitasi business matching dengan potential buyer.
Beberapa kegiatan promosi UMKM yang telah dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2022 antara lain Karya Kreatif Indonesia (KKI), Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata, serta Program Akselerasi UMKM Berorientasi Ekspor Borneo (Pamor Borneo).
Untuk aspek pembiayaan, Bank Indonesia melakukan perluasan akses untuk kemudahan ekspansi usaha, mendorong pemanfaatan SI-APIK, serta menyediakan informasi profil UMKM potensial untuk dibiayai oleh lembaga keuangan melalui website Bank Indonesia.
Fasilitas akses pembiayaan UMKM juga terus dilakukan untuk mendukung pemenuhan ketentuan pembiayaan inklusif diantaranya dengan mendorong pola pembiayaan UMKM melalui multiple channel untuk meningkatkan peran UMKM dalam ekspor dan substitusi impor serta fasilitasi business matching.
BI secara aktif mendorong akselerasi digital serta inklusi ekonomi dan keuangan melalui perluasan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) oleh UMKM. Berbagai manfaat yang dinikmati melalui penggunaan QRIS diantaranya potensi perluasan penjualan seiring dengan kemudahan dalam pembayaran dan terhindar dari risiko pemalsuan maupun pencurian uang.
Perluasan kerjasama internasional dalam penggunaan QRIS yang meliputi 4 negara ASEAN yaitu Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand juga memungkinkan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam mendukung sektor pariwisata.
Khusus untuk pengendalian inflasi, Bank Indonesia berupaya meningkatkan peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi antara lain melalui digital farming. Ragam teknologi digital diperkenalkan di sepanjang rantai proses pertanian baik sisi hulu (budidaya) maupun sisi hilir (pemasaran) untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, maupun akses pemasaran dan nilai tambah.
Diskusi panel “Sinergi Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Penguatan Perekonomian Kalimantan Selatan di Era Digital” diharapkan mampu melahirkan ide, inisiatif dan terobosan dalam upaya pemberdayaan UMKM.
Dari aspek kebijakan, melalui diskusi panel ini diharapkan tercipta sinergisme kebijakan otoritas yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Ditjen Perbendaharaan Wilayah Kalimantan Selatan serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan UMKM terkait aspek elektronifikasi dan digitalisasi dalam kaitannya dengan Gerakan Nasional Non Tunai serta dukungan pembiayaan perbankan, kebijakan fiskal yang berpihak pada UMKM, dan kebijakan Pemerintah yang pro UMKM.(SU)
544 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini
