SuarIndonesia – Bencana “batingsor” (banjir, puting beliung/cuaca ekstrem, dan longsor) membawa dampak nyata terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Puluhan jiwa terdampak bencana batingsor dari delapan kabupaten/kota se Kalsel.
Berdasarkan data sementara, bencana berdampak pada delapan daerah, yakni Balangan, Banjar, Tabalong, Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut. Tercatat 16.999 kepala keluarga atau 50.585 jiwa terdampak, dengan 1.166 jiwa mengungsi.
Selain warga terdampak, bencana juga merendam 7.431 rumah dan merusak 14 rumah.
Dampaknya turut dirasakan pada fasilitas publik, meliputi 33 sekolah, 30 rumah ibadah, empat fasilitas pelayanan kesehatan, 20 fasilitas umum, serta dua pasar.
Sementara, daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana yaitu Kabupaten Balangan. Daerah yang telah menetapkan status siaga darurat, yakni Banjarbaru, Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara, diminta mengaktifkan posko komando 24 jam dengan kesiapan personel penuh. Sementara daerah lainnya diminta tetap siaga dan segera menetapkan status darurat apabila kondisi memburuk.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, mengatakan laporan dan masukan dari seluruh kabupaten/kota terdampak telah dihimpun. Laporan tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan Gubernur.
“Kemungkinan surat keputusan itu keluar. Kita masih menunggu keputusan Gubernur, apakah menetapkan status siaga atau tanggap darurat untuk tingkat provinsi,” ujarnya, Selasa (30/12/2025).
Di sisi kesiapan, BPBD Kalsel memastikan stok logistik masih dalam kondisi aman. Buffer stock juga telah disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota, dan personel serta sarana prasarana seperti perahu karet telah disiagakan untuk mendukung operasi evakuasi.
“Kita siap mengerahkan personel dan peralatan apabila daerah membutuhkan bantuan.
Untuk dampak kerugian masih belum bisa dihitung karena penanganan masih berjalan,” kata Rifai.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin menegaskan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana.
Arahan itu disampaikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana yang digelar secara virtual dari Command Center Pemprov Kalsel.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ego sektoral antar instansi harus dibuang demi penanganan yang cepat dan tepat,” tegasnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
