ANGGOTA DPRD KALSEL Bertolak ke Jakarta Temui Sekretariat Kepresidenan Sampaikan Tuntutan Massa

ANGGOTA DPRD KALSEL Bertolak ke Jakarta Temui Sekretariat Kepresidenan Sampaikan Tuntutan Massa

SuarIndonesia Jajaran anggota DPRD Provinsi Kalsel bertolak ke Jakarta guna menyampaikan langsung aspirasi para pengunjuk rasa kepada Sekretariat Kepresidenan, Kamis (8/10/2020).

Ketua DPRD Kalsel, Dr (HC) H Supian HK SH MH mengatakan, pihaknya  sangat mendukung aspirasi disampaikan para pengunjuk rasa.

“Bulan Januari kemarin sudah kami sampaikan. Fungsi kami kan terbatas, ini kan ranahnya DPR RI dan Presiden.

Tapi karena kami adalah wakil rakyat Kalimantan Selatan, maka kami menjembatani,” jelasnya pada awak media.

Ia mengaku bahwa pihaknya sudah melakukann 6 kali pertemuan bersama unsur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk membahas penolakan terhadap Undang-Undag yang dianggap peserta aksi tidak pro-rakyat itu.

“Kita telah menyerahkan nota penolakan kepada Fraksi Partai PKS yang juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja ini.

Hari ini kita akan ke Jakarta untuk kembali menyampaikan nota penolakan Omnibus Law ini kepada Sekretariat Presiden.

Karena ini ranahnya bukan lagi DPR RI, tapi sudah ke ranah Presiden” tambahnya.

Ia melanjutkan, pihaknya akan memfasilitasi 3 orang perwakilan mahasiswa untuk ikut berangkat ke Jakarta.

“Jadi nanti disampaikan saja item-item mana yang dianggap merugikan para pekerja, dibawa saja nanti ke judicial review di Mahkamah Konstitusi,” pungkas Supian HK.

Senada, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel, H. Lutfi Syaifuddin juga mengatakan bahwa pihaknya akan bertolak langsung ke Jakarta untuk menyampaikan nota penolakan UU Cipta Kerja ini kepada Sekretariat Kepresidenan.

“Intinya kami menegaskan bahwa kami di DPRD Provinsi Kalsel menolak dengan tegas Omnibus Law karena merugikan masyarakat khususnya kaum pekerja.

Dan kami siap memfasilitasi tuntutan dari adik-adik mahasiswa,” kata Politisi Gerindra tersebut.

H. Lutfi juga mengatakan bahwa pihaknya akan berangkat ke Jakarta sekitar pukul 15.00 WITA dan akan menuntut pemerintah pusat untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law. (ZI)

 

 170 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: