SuarIndonesia – Aksi Didi Ansari selaku pimpinan di Kantor Pos Cabang Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, menguras tabungan nasabah.
Hal ini terungkap pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (9/2/2022).
Ketika JPU (Jaksa Penuntut Umum) dikomandoi Harwanto mengajukan saksi korban ulah terdakwa yakni Syamsuri dan Mukran.
Dua saksi nasabah tabungan Batara, terkejut, masalahnya tabungan mereka berkurang cukup banyak.
Syamsuri yang punya tabungan dikisar Rp 64 juta kini hanya tersisa Rp 600 saja.
Sedangkan Mukran yang punya tabungan Rp 80 juta tersisa Rp3,7 juta, kedua saksi mengakui bahwa belum pernah mengambil tabungannya sebesar yang disebutkan dalam berita acara.
Ulah terdakwa Didi juga diluar ketentuan, apabila kedua saksi ingin mengambil tabungannya.
Maka bukan langsung dibayar pada hari itu, tetapi paling cepat sehari kemudian baru dibayar. Menurut kedua saksi karena terdakwa berdalih jaringan masih terganggu.
Sementara terdakwa Sapriadi mantan Kepala Kantor Pos Cabang Tanjung Batu Kecamatan Kelumpang Tengah, Kotabaru sidangnya pada hari itu terpaksa ditunda karena saksi yang dipanggl oleh JPU berhalangan datang.
Seperti dalam dakwann JPU dari Kejaksaan Tinggi Kalsel, mendakwa terdakwa Sapriadi telah merugikan perusahaan BUMN tersebut sebesar Rp 585 juta lebih.
Sedangkan Didi Ansari telah merugikan negara senilai Rp 2,9 M lebih, yang dilakukan keduanya dikisaran tahun 2018-2020 di tempat kerjannya masing masning.
Menurut dakwaan uang dikemplang kedua terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
Antara lain beli kendaraan serta juga merehabiltasi rumah tinggal keduanya.
Modus yang dilakukan kedua terdakwa hampir sama yakni adanya setoran nasabah yang tidak dibukukan atau disetor ke kas perusahaan.
Selain itu juga adanya wesel yang fiktif, Begitu juga keduanya dalam menutupi kejurangan tersebut dengan membuat laporan fiktif, sehingga bisa berjalan cukup lama.
Atas perbuatan kedua terdakwa tersebut, JPU mematok empat pasal dari UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pada daklwaan primir dipatok pasal 2 jo pasal 18, sedangkan pada dakwaan subsidair dipatok pasal 3 jo pasal 18.
Sedangkan lebih subsidair pasal 8 jo pasal 18 dan lebih lebih subsidair pasal 9 jo pasal18.(HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
