Suarindonesia – Sekelompok massa dari Kesatuaan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banjarmasin yang diikuti dari berbagai daerah lainnya di Kalimantan Selatan (Kalsel)sambangi Kantor KPU Kalsel di kawasan A Yani Km 3,5 Banjarmasin, Senin (20/5) sore.
Dan kemudian, massa menggelar aksi damai di depan Kantor KPU Kalsel dengan pemngawalan ketayt dari kepolisian.
Apa yang dilakukan KAMMI dalam aksi sebagai bentuk belasungkawa atas meninggalnya sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS saat pelaksanaan Pemilu 2019.
Massa menuntut KPU Kalsel untuk segera merealisasikan santunan duka.
Ketika itu aksi dibarengi pemasangan bendera kuning dan menaburkan bunga sebagai rasa berduka cita oleh KAMMI untuk para KPPS yang mereka anggap sebagai pahlawan demokrasi
“KPU jangan menganggap remeh tragedi kemanusiaan yang terjadi pasca pemilu dan membenahi sistem yang mengatur pemilihan pada pemilu-pemilu yang akan datang,” ucap Ketua Umum Pengurus Daerah KAMMI Kota Banjarmasin, Alfiansyah yang akrab disapa Alfi.
Sisi lain, agar KPU merealisasikan secepat mungkin santunan, mereka turut mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan adil dan damai.
Mereka juga meminta anggota DPR terpilih merumuskan revisi undang-undang tentang Pemilu serentak tahun 2024.
Semua dilakukan agar tidak muncul kasus yang lebih parah di Pemilu 2024.
Kemudian, Alfi menyebut ini menjadi pembelajaran untuk sesegera mungkin merevisi UU Pemilu.
Di halamam KPU itu pula, massa secara bersamaan membacakan doa dan zikir, termasuk di hadapan Ketua KPU dan komisioner KPU.
Sementara Ketua KPU Kalsel, Sarmuji, pada mula turut mendoakan apa yang telah dilakukan oleh para anggota KPPS bisa menjadi amal ibadah mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
“Kami KPU Kalsel merasa berbahagia atas semua belasungkawa yang terjadi, kami bangga atas apa yang dilakukan oleh para mahasiswa, harusnya seluruh elemen masyarakat juga bergerak melihat insiden ini,” ujarnya di hadapan mahasiswa.
Dikatakan, kalau KPU akan terus berusaha untuk cepat dalam merealisasikan bantuan atau santunan kepada para anggota keluarga yang ditinggalkan.
“Tapi kan kami tidak bisa sembarangan untuk menggunakan anggaran, sehingga harus ada koordinasi,” ujarnya.
Diakui Ketua KPU, kalau pelaksanaan pemilu yang pertama kali dihelat secara serentak dibayar mahal dengan gugurnya sejumlah petugas KPPS.
Sementara dari data diperoleh untuk seluruh petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia di Indonesia mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri.
Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang.
Untuk petugas KPPS yang mengalami cacat, KPU memberikan bantuan sebesar Rp30,8 juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang dan luka sedang Rp8,25 juta per orang.
Bahkan KPU sebelumnya menargetkan verifikasi petugas KPPS yang meninggal dan sakit saat bertugas selama Pemilu 2019 selesai sebelum 22 Mei 2019. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
