SuarIndonesia — Di tengah keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM dan antrean panjang di SPBU, DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) berencana turun langsung ke lapangan untuk memantau aktivitas para pengecer.
Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, mengatakan inspeksi tersebut akan dilakukan untuk mengetahui secara langsung dari mana para pengecer memperoleh pasokan BBM yang mereka jual kepada masyarakat.
Langkah itu dinilai penting untuk melihat secara utuh rantai distribusi BBM, terutama di tengah kondisi pasokan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Kita akan pantau terus dalam beberapa hari ke depan. Jika diperlukan, kita akan lakukan inspeksi ke lapangan termasuk ke pengecer. Akan kita tanyakan dari mana mereka mendapatkan BBM,” ujar Mulyadin dilansir detikKalimantan, Jumat (31/7/2026).
Tak hanya soal asal pasokan, DPRD juga akan mencermati harga jual BBM di tingkat pengecer. Pengawasan diperlukan agar kondisi kelangkaan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan secara berlebihan.
Menurut Mulyadin, pengecer sejatinya memiliki peran membantu masyarakat, khususnya ketika warga kesulitan mendapatkan BBM di SPBU akibat antrean panjang maupun keterbatasan pasokan.
“Namun, peran tersebut harus tetap dijalankan secara wajar. Harga yang dibebankan kepada masyarakat diharapkan tidak melonjak terlalu tinggi sehingga semakin menambah beban warga yang sudah kesulitan memperoleh BBM,” katanya.
Mulyadin pun mengimbau para pengecer agar mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam menentukan harga jual. Keuntungan tetap diperbolehkan, tetapi tidak seharusnya mengambil margin yang tidak wajar di tengah situasi sulit.
DPRD Kobar, lanjutnya, akan terus mengikuti perkembangan distribusi BBM dalam beberapa hari ke depan. Jika diperlukan, pengawasan akan diperluas melalui pengecekan langsung di lapangan.
“Hasil inspeksi nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jalur distribusi BBM hingga sampai ke tangan pengecer. Temuan tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi DPRD bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan BBM yang belakangan dikeluhkan masyarakat Kobar,” katanya.
Dengan pengawasan tersebut, DPRD berharap distribusi BBM dapat berjalan lebih tertib dan masyarakat tetap memperoleh bahan bakar dengan harga yang wajar.
Sebelumnya, gelombang kekecewaan masyarakat terhadap krisis BBM dan pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mencuat. Kali ini, sebuah spanduk berisi kritik keras terpasang di pagar Kantor DPRD Kobar, Jalan HM Rafi’i, Pangkalan Bun, Kamis (30/7/2026) siang, dan langsung menjadi perbincangan luas di media sosial.
Dalam spanduk tersebut, tertulis sindiran tajam yang menyoroti minimnya kehadiran wakil rakyat di tengah persoalan yang dihadapi masyarakat. Bahkan, terdapat desakan agar anggota DPRD mundur apabila dinilai tidak mampu memperjuangkan aspirasi warga terkait kelangkaan BBM dan krisis pasokan listrik.
Aksi itu disebut sebagai bentuk luapan kekecewaan masyarakat yang selama beberapa pekan terakhir harus menghadapi antrean panjang di SPBU serta pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas sehari-hari. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
