Usulan Pemprov Kalsel Mengisi Formasi Kekosongan Pelamar CPNS Ditolak Panselnas

Suarindonesia -Bagi pelamar yang dinyatakan lulus tinggal menunggu waktu untuk aktif bekerja sebagai abdi negara.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Kalsel, Perkasa Alam, Selasa (8/1) menjelaskan, saat ini sedang dilaksanakan pemberkasan bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus.

Ia menyebut, SK pengangkatan akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ditanya kapan bagi PNS baru pemprov akan mulai bekerja.

Perkasa menyebut sampai saat ini masih menunggu.

Ia memperkirakan para PNS baru akan efektif bekerja pada bulai April mendatang. “Biasanya PNS awal bekerja di bulan April,’’ jelasnya.

Perkasa memastikan, jumkah PNS yang akan masuk ke pemprov berkurang dari formasi yang ditetapkan oleh panitia pusat.

Sebab, lanjutnya, seperti diketahui ada beberapa formasi yang tidak ada pelamar alias kosong.

Dikatakan, pihaknya coba mengomunikasikan dengan panitia seleksi nasional (panselnas) untuk diisi dari formasi lain atau daerah lain.

Namun, katanya usulan tersebut tidak disetujui panselnas.

“Ada 8 formasi yang kosong, sehingga dari 328 total formasi otomatis berkurang. Yang kosong ini dokter spesialis dan satu guru.

Kami sudah memberi usulan untuk mengisi dokter spesialis diambil dari pelamar dokter umum dengan pernyataan mereka di sekolahkan kembali, tapi usulan itu ditolak panselnas,’’ ucapnya.

Sebelumnya, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Kalsel, Abdul Halim menyebut pada anggaran pendapatam belanja daerah (APBD) 2019 anggaran PNS baru tidak dimasukan.

Sebab, katanya, data ASN baru belum diterima oleh pihaknya.

Meski begitu, jika ada penambahan PNS baru maka alokasi diambil dari kres.  “Kres itu menaikan anggaran maksimal 2,5 persen, dari dana yang ada ditinggikan.

Dari kres ini kita biasanya mengambil alokasi untuk kenaikan gaji pegawai karena naik pangkat atau pegawai yang ada penambahan keluarga,’’ ucapnya.

Meski tetap aman secara anggaran, Halim tetap mengharapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat juga mengalami kenaikan seiring penambahan ASN baru.

“Saat ini kita mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp1,188 triliun.

Mudah-mudahan nanti juga ditambah,’’  harapnya. (RW)