Suarindonesia – Sekretaris TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendengar aspirasi publik yang meragukan netralitas mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Wijdjojanto (BW) untuk menjadi panelis di debat capres-cawapres Pilpres 2019.
Menurut Sekjen PDIP itu, netralitas panelis dalam debat merupakan hal yang sangat penting.
“KPU harus menggunakan seluruh instrumen publiknya untuk menangkap aspirasi. Karena syarat panelis netral itu sangat penting,” ujar Hasto di Rumah Cemara, Jakarta, Minggu (30/12).
Hasto memaklumi masyarakat meragukan netralitas BW sebagai panelis debat. Sebab, ia menyebut BW menjadi tim sukses bagi Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno saat menjadi cawagub DKI berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Posisi sebagai timses itu, kata dia, membuat netralitas BW diragukan jika menjadi panelis debat antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo Subianto-Sandiaga.
Meski khawatir keberadaan BW sebagai panelis, Hasto mengaku pihaknya menghormati keputusan KPU. Ia hanya berpesan KPU untuk menunjukkan independensi, netralitas dan menjaga jarak dengan penguasa untuk menjaga jalannya kualitas demokrasi.
“KPU ini oleh konstitusi menjadi komisi penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, independen, dan di luar intervensi pemerintah. Siapa yang bisa mengintervensi? Rakyat,” ujarnya.
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengklaim dirinya dan Jokowi tidak akan menjatuhkan atau menjelekkan pasangan Prabowo-Sandiaga dalam debat capres dan cawapres di Pilpres 2019.
Ma’ruf mengatakan ia dan Jokowi bakal mengisi debat dengan hal-hal positif.
“Kami akan mencoba bagaimana mengisi debat itu dengan hal-hal yang positif,” ujar Ma’ruf di kediamannya di Jakarta, Minggu (30/12).
Ma’ruf membeberkan hal positif yang dilakukan dalam debat adalah lewat pemaparan program dan gagasan dalam rangka menghadapi tantangan bangsa ke depan.
Program dan gagasan itu, kata dia, telah tertuang dalam Nawacita Plus yang digagas oleh pihaknya. Nawacita Plus, kata dia berisi program dan gagasan yang lebih menjangkau serta mencakup masyarakat yang lebih luas.
“Jadi kita mencoba untuk menghindari menjelekkan orang untuk menyudutkan orang,” ujarnya.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan delapan panelis dalam debat perdana capres dan cawapres pada 17 Januari 2019. Salah satu dari delapan panelis yang ditetapkan KPU adalah mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto.(CNNIndonesia/RA)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
