TIGA Alasan Dishub dan Satpol PP Ditarik dari Posko KM 6 Dibeberkan Ichwan

- Penulis

Jumat, 1 Mei 2020 - 21:15 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia – Sempat tak bisa dihubungi, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Banjarmasin Ichwan Noor Chalik akhirnya menyampaikan alasan soal penarikan petugas di pintu gerbang kilometer 6.

Ada tiga poin yang disampaikannya. Alasan itu disampaikan melalui pesan singkat, Jumat (01/05/2020). Pertama ia mengaku bahwa para petugas di lapangan sudah merasa stress dan frustasi lantaran banyak masyarakat yang tak mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Ketidakhadiran Satpol dan Dishub di pos Km 6 selama beberapa hari ini, karena kami merasa stress dan frustasi atas ketidaksadaran masyarakat yang tidak mematuhi imbauan pemerintah untuk stay at home,” tulisnya.

“Padahal setiap perempatan dan sudut kota sudah kami pasangi pengeras suara yang menggaungkan imbauan. Bahkan hampir sebulan ini kami berdiri di tengah jalan membentangkan spanduk mengimbau masyarakat agar di rumah saja,” lanjutnya.

Kedua, soal terkekangnya pergerakan petugas Dishub dan Satpol PP. Di sini Ichwan menyebut bahwa dalam sistem pengamanan kota, aparat penegak hukum menjadi penanggung jawab dan pemegang kendali, sehingga pihaknya tak bisa bergerak sendiri. Sederhananya merasa terkekang.

Baca Juga :   SISWI SD jadi Korban Pelecehan Oknum Guru di Banjarmasin, Polisi Turun Tangan

“Seperti misalnya Satpol tak bisa menurunkan petugas menggunakan rotan, karena SOP sistem pengamanan kota mengutamakan pendekatan pre-entif, preventif dan persuasif. Begitu juga Satpol tak bisa semena-mena melakukan razia di dalam kota sendirian. Karena kegiatan razia dan patroli harus dilakukan bersama-sama oleh unsur Kepolisian, TNI, Satpol dan Dishub,” ujarnya.

Dan yang terakhir ia menyinggung soal adanya tak kesesuaian kewenangan. “Karena bersifat koordinasi, maka unsur-unsur terkait tak ada hubungan struktural, sehingga masing-masing unsur tak bisa saling memerintah, menyumpahi dan memaki-maki unsur-unsur lainnya,” kata Ichwan.

“Kegiatan operasional di lapangan bersifat koordinatif, kebersamaan dan harmonis di antara masing-masing unsur,” pungkasnya. (SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Usai Tabrak Tongkang
RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir
BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027
IDENTITAS Jasad Membusuk Tercatat Warga Jalan Brigjen H Hasan Basri
VAPE DILARANG BNNP Kalteng, Cartridge Berisi Narkoba Ditemukan!
REMAJA Jadi Kurir Narkoba Lintas Provinsi
DIKEROYOK Usai Tawar-Menawar Harga dengan Wanita MiChat
ARUH GANAL Banua 2026, Sambut Hangat Kehadiran Perwakilan Tiga Negara pada Pembukaan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:42

VAPE DILARANG BNNP Kalteng, Cartridge Berisi Narkoba Ditemukan!

Selasa, 17 November 2026 - 23:27

DIKEROYOK Usai Tawar-Menawar Harga dengan Wanita MiChat

Selasa, 17 November 2026 - 21:48

PEREDARAN SABU Digagalkan, Dua Pria Diciduk

Senin, 16 November 2026 - 21:43

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 21:36

KOTIM Akhiri Tanggap Darurat Karhutla

Senin, 16 November 2026 - 21:04

MODUS Prostitusi Katalog Foto Dibongkar Satreskrim Polresta Banjarmasin

Senin, 16 November 2026 - 20:54

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 November 2026 - 20:47

PERSELISIHAN Penumpang Kapal di Pelabuhan Trisakti dengan Seorang Buruh Berakhir Penikaman

Berita Terbaru

Rapat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2027, Senin(16/11/2026)/ Suamrt ISuarIndonesia/HO DPRD

Ekonomi

BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:10