Suarindonesia – Nota kesepakatan hibah daerah (NPHD) antara Pemprov Kalsel dengan KPUD dan Bawaslu Kalsel dilaksanakan di Posko Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Guntung Damar, Landasan Ulin, Banjarbaru, Senin (30/9) sore.
Ketua KPUD Kalsel, Sarmuji, mengatakan penandatangan NPHD adalah bukti kesiapan pemerintah membiayai pilkada.
Tahapan pilkada, ujarnya, sudah dimulai sejak 23 September lalu.
Sarmuji menyebut dengan kepastian anggaran yang ada pihaknya bisa cepat bergetak. Pada tahun 2019 ini KPU akan mengumumkan jumlah minimal dukunga untuk calon perorangan.
“Pada 28 Oktober sampai Maret akan ada penyerahan dukungan jika ada yang maju dari jalur perorangan, ” ujarnya.
Sarmuji mengatakan, pada pelaksanaan pilkada pihaknya mendapatkan alokasi anggaran Rp150 miliar.
Penyaluran dana dibagi tahun 2019 sebesar Rp1, 9 miliar dan sisanya di tahun 2020.
“Dana itu digunakan sepenuhnya untuk pilkada, sedangkan keamanan terpisah dari anggaran tersebut,” urainya.
Sementara, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menambahkan, uang yang dihibahkan pemprov sejatinya uang rakyat. Sudja barang tentu rakyat menginginkan kestabilan, suasana aman, dan damai.
“Pilkada itu model menciptakan pemerintahan. Anggatrn saya minta digunakan seefektif mungkin, seefisien mengkain, dan bermanfaat untuk rakyat.
Dan harus diingat sesuaikan dengan aturan, saya tidak ingin berdampak di kemudian hari,” pesannya. (RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
