SuarIndonesia – Masyarakat kerap mengeluh dengan mahalnya biaya rapid test yang dilakukan secara mandiri. Lantaran harganya yang terlalu mahal. Bahkan harganya bisa mencapai Rp. 500 ribu.
Melihat kondisi ini, pantas Kementerian Kesehatan akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, bagi masyarakat yang ingin menjalani tes secara mandiri.
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa, batas tarif tertinggi untuk rapid test, yakni hanya sebesar Rp150 ribu.
Menyikapi hal ini Dinas Kesehatan Banjarmasin akhirnya juga melakukan perubahan terhadap surat edaran tentang penyesuaian tarif pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT) yang dikeluarkan sebelumnya.
Dalam surat edaran bernomor 449.1/24-YanSDK/Diskes itu juga disebutkan bahwa biaya tarif rapid test tertinggi hanya Rp150 ribu. Dan di situ juga ditegaskan barangsiapa yang memark-up harga maka bakal mendapat sanksi.
“Bila terbukti adanya mark up atau harga yang tak wajar kepada masyarakat Dinkes Banjarmasin akan mencabut izin dan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan,” ujar Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi di poin ke 9 dalam surat tersebut.
Selain itu, disampaikan bahwa klinik, rumah sakit maupun laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan rapid test dan mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan adalah Fasyankes yang sudah mendapatkan surat penunjukkan dari Dinkes.
Sebab hingga saat ini tak semua rumah sakit, klinik, atau laboratorium yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan rapid test. Sebab ujar Machli, pihaknya perlu selektif dalam memilihnya.
Tentu kami selektif memilih rumah sakit dan kliniknya. Dan juga memang tidak semua mengajukan permohonan memberikan sebagai fasilitas itu,” ucapnya.
Adapun terkait pemulasaran jenazah bagi warga yang terpapar CoVID-19 atau virus Corona dipastikan dibebaskan biaya dalam penangannya. Walikota Banjarmasin Ibnu Sina memastikan jika proses tersebut digratiskan.
“Kalau ada isu dipungut, tidak ada pemungutan sama sekali,” ujar Ibnu yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan CoVID-19 Banjarmasin belum lama tadi di balai kota.
Ibnu mengungkapkan bahwa biaya pemulasaran jenazah bagi warga yang dinyatakan terpapar CoVID-19 sepenuhnya menjadi tanggungan negara. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
