SuarIndonesia -Sutarjo SH MH, hakim senior, yang juga Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, selama ini disegani serahkan jabatannya, Rabu (10/6/2020).
Sutarjo, dikenal orangnya tegas dalam urusan tugas dan sidang perkara.
Apalagi sebagai hakim ketua pada tiap persidangan, ia dikenal tak suka urusan ‘bengkok-bengkok’.
Dan tidak menerima pihak luar kalau soal urusan perkara. Bahkan, ia pula selama ini yang sebagai Ketua Majelis Hakim dalam persidangan perkara H Ansharudin, tak lain Bupati Balangan.
Berbagai kalangan sebelumnya banyak berkomentar kalau Sutarjo dalam urusan perkara harus mengikuti sesuai alur fakta.
Jika Sutarjo yang pimpin sidang, maka para pembela dan orang-orang luar lainnya, pasti sebut ‘berat, susah, tak bisa di apa-apa lagi’.
Tentunya, perkara harus diikuti sampai tuntas sesuai fakta, tanpa harus ada ‘embel-embel’ atau pesanan pihak lain.
Sutarjo, kini dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tanggerang, Banten.
Posisi jabatan Sutarjo diserahkan atau digantikan M Yuli Hadi SH MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri, yang baru.
Diketahui, M Yuli Hadi, sebelumnya adalah menjabat Wakil Ketua PN Banjarmasin.
Pelantikan dipimpin Ketua PT Banjarmasin, Yohannes Ether Binti SH MHum berlangsung di Ruang Sidang Cakra PT di Banjarbaru Kalimantan Selatan, dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan.
Usai melantik, Yohannes Ether Binti mengatakan agar Ketua PN yang baru melanjutkan yang sudah dicanangkan Ketua PN sebelumnya.
Termasuk soal Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan capaian Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Jabatan Ketua PN adalah promosi, harus disyukuri dan keyakinan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” pesan Ketua PT.
Disebutnya lagi, selama ini kritikan dan sorotan terhadap lembaga peradilan dari berbagai kalangan.
Walau kenyatannya tidak seluruhnya benar, misal kata dia, integritas, kuwalitas dan kinerja sebagian hakim serta pegawai pengadilan dipertanyakan berbagai pihak.
“Proses perkara dan lainnya, dan menjawab tersebut kelanjutan tugas kita semua.
Makanya saat ini sudah berbasis keterbukaan, akuntabilitas, transparansi putusan,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta, PN harus memasukkan semua putusan dalam website dan diklasifikasi untuk perkara pidana khusus, juga transparansi keuangan dan DIPA.
Saat ini PN sudah melakukan pelayanan satu pintu dalam segala urusan perkara. Fungsi pengawasan harus terus menerus dilakukan untuk pencegahan terjadi penyimpangan fungsi dan tugas.
“Sudah saatnya kita mengubah pola pikir dan merubah cara kerja.
Pegang teguh tekad hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok lebih baik dari hari ini,” pungkas Yohannes Ether Binti. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
