SuarIndonesia – Runtuhnya bangunan Gedung Olah Raga (GOR) yang dibangun terdakwa Nurdiansyah mantan Kepala Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, bukan akibat bencana alam puting beliung.
Hal ini diungkapkan saksi Ahmad Supian Kabid Badan Penanggulangam Bencana pada BPBD Kabupaten Tapi yang dihadirkan sebagai saksi, pada iodang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (12/9/2022).
Dikatakan pada saat runtuhnya bangunan tersebut tidak ada angin puting beliung yang melanda desa Tandui, yakni tanggal 5 Desember 2019.
Lebih lanjut Supian mengatakan dalam tahun 2019, tidak ada bencana alam yang terjai di Tapin kecuali bencana Covid-19.
Sementara saksi lainya Radiah menyebutklan kalau ia diminta terdakwa untuk membuat rencana anggaran untuk pembangunan gedung tersebut dan di upah Rp10 juita.
Tetapi ternyata bangunan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku sewa kelola.
Kalau berdasarkan ketentuan yang ia ketahui kalau jenis proyeknya bernilai Rp 200 juta harus dikerjakan oleh penyedia jasa.
Seperti diketahui terdakwa mantan Kepala Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan, Nurdiansyah, didakwa dalam membangun gedungtersebut diduga dalam membangun sarana olahraga di kampungnya dengan menggunakan dana desa, dikerjakan sendiri akibatnya belum lagi bangunan selesai sudah runtuh.
Menurut JPU Dwi Kurnianto dari Kejaksaan Negeri Tapin, terdakwa dalam membangunan gedung tersebut semua bahan dan dan dibangun sendiri, berdasarkan penelitian Politeknik Banjarmasin, ternyata campuran tidak strandar yang berakibat runtuhnya bangunan tersebut yang dianggarkan Rp 793 juta lebih.
Akibat keruntuhan tersebut negara di rugikan berdasarkan perhitungan BPKP mencapai Rp 579 juta lebih setelah terdakwa mengembalikan uang sebesarRp 174 juta.
Dalam pelaksanaan pembangunan gedung sarana olahraga tersebut terdakwa tidak melibatkan unsur pejabat di lingkungan desa tersebut.
Terdakwa juga menunjuk tukang sendiri, padahal tukang tersebut tidak memiliki kemampuan dibidang tukang pembangunan gedung.
Selain itu terdakwa juga banyak memak’up anggaran belanja untuk pembangunam gedung. Akibatnya dari perhitungan audit BPKP Propinsi Kalsel terdapat kerugian negara kurang lebih Rp 579 juta.
Jaksa dalam dakwaannya menjerat terdakwa dengan primair pasal 2 jo pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah diubah dengan UURI No 20 tahun 2001
Dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
