PRESIDEN Prabowo: Yakin Indonesia Lumbung Pangan Dunia

- Penulis

Senin, 7 April 2025 - 21:53 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto memanen padi menggunakan combine harvester pada Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025). (Foto: ANTARA/HO-Biro Pers Setpres)

Presiden Prabowo Subianto memanen padi menggunakan combine harvester pada Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025). (Foto: ANTARA/HO-Biro Pers Setpres)

SuarIndonesia — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia setelah membahas perkembangan pertanian dalam diskusi bersama beberapa gubernur yang mengikuti kegiatan panen raya serentak di 14 provinsi.

Presiden Prabowo yang memimpin kegiatan panen raya dari Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025), menyebutkan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia bisa tercipta asalkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada petani makin inklusif.

“Saya percaya kita akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia. Kelak kita akan beri bantuan-bantuan ke negara-negara yang susah. Karena tujuan kita baik, tujuan kita mulia, tentunya kita ingin rakyat kita, petani kita hidup baik dan sejahtera,” kata Prabowo.

Dalam diskusi tersebut, beberapa gubernur yang menyampaikan apresiasi terkait dengan kebijakan-kebijakan baru yang menguntungkan petani dan meningkatkan produktivitas lahan taninya.

Sejumlah gubernur, di antaranya Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, hingga Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Beberapa gubernur itu mengemukakan pelbagai hal, mulai kebijakan penyerapan gabah dengan harga pokok penjualan (HPP) Rp6.500,00 per kilogram, penyediaan pupuk langsung menyasar petani, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) telah diterima baik oleh petani di daerah.

Hal itu, menurut sejumlah gubernur, berhasil meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang dikelola oleh petani di berbagai daerah. Misalnya, untuk Sulawesi Selatan di Kuartal 1 (Q1) 2025 ternyata petani bisa menghasilkan panen gabah mencapai 1.993 ton. Padahal, capaian tersebut pada tahun sebelumnya merupakan akumulasi hasil panen dalam 1 tahun.

Baca Juga :   GELAR Unjuk Rasa Diimbau tidak Anarkis

Contoh lainnya dari Nusa Tenggara Barat, jika secara keseluruhan 2024 petani hanya bisa menghasilkan panen gabah sebanyak 1,4 juta ton, pada tahun ini peningkatan hasil tani telah terlihat mencapai 900.000 ton hanya untuk Q1.

Gubernur NTB Lalu Muhamad optimistis capaian mereka akan bisa lebih besar lagi apabila kebijakan kemudahan bibit, pupuk, bahkan irigasi bisa terus dipertahankan pada masa depan.

Presiden Prabowo pun menyambut baik laporan-laporan dari setiap daerah yang menyampaikan perkembangan pertaniannya.

Prabowo berharap pada masa mendatang akan lebih banyak petani yang merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang berpihak.

Presiden berkomitmen akan lebih banyak daerah-daerah yang akan menerima bantuan serupa sehingga hasil pertanian yang optimal bisa dirasakan di lebih banyak daerah di Indonesia.

“Nanti kita juga akan cari daerah-daerah lain yang bisa kita bantu intervensi kita akan kirim alat-alat tersebut,” kata Presiden, dilansir dari AntaraNews.

Selain menyampaikan kemajuan pertanian di masing-masing daerah, sejumlah gubernur juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi. Presiden mencatat poin-poin tersebut secara langsung dalam buku catatan yang dibawanya. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan
KASUS KORUPSI MBG: Enam Tersangka Dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jakpus
BARESKRIM Dalami Unsur Pidana Karhutla dari Sanksi Administratif
8 OKTOBER, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Rampung
2027 GAJI PPPK Pemda Resmi Ditanggung Pemerintah Pusat
KEMENHAJ: 50 Persen Biro Umrah Berstatus tidak Aktif
RUU APBN 2027 Disahkan jadi Undang-Undang
SEORANG WARGA KALSEL Laporkan Dugaan Ancaman Oknum Polisi, Diapresiasi Respons Divisi Propam Polri

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 22:09

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan

Selasa, 29 September 2026 - 21:51

KASUS KORUPSI MBG: Enam Tersangka Dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jakpus

Selasa, 29 September 2026 - 21:45

BARESKRIM Dalami Unsur Pidana Karhutla dari Sanksi Administratif

Selasa, 29 September 2026 - 21:30

2027 GAJI PPPK Pemda Resmi Ditanggung Pemerintah Pusat

Selasa, 29 September 2026 - 21:26

KEMENHAJ: 50 Persen Biro Umrah Berstatus tidak Aktif

Selasa, 29 September 2026 - 21:10

RUU APBN 2027 Disahkan jadi Undang-Undang

Selasa, 29 September 2026 - 14:52

SEORANG WARGA KALSEL Laporkan Dugaan Ancaman Oknum Polisi, Diapresiasi Respons Divisi Propam Polri

Senin, 28 September 2026 - 21:06

KASUS NIKEL: Kejagung Tahan Tersangka Kelima

Berita Terbaru

Ketua Umum Perempuan Aman Devi Anggraini (kiri), Dewan Pakar Perempuan Aman Arimbi Heroepoetri (kedua kiri), Dewan Nasional Perempuan Aman dari Kalimantan Isnah Ayunda (ketiga kiri), dan Pengurus Harian Komunitas Perempuan Aman Sawesuma Novilla Maria Aru (kedua kanan) dalam media gathering Temunas IV Perempuan Aman, di Jakarta, Selasa (29/9/2026). (Foto: Antara/Anita Permata D)

Nasional

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan

Selasa, 29 Sep 2026 - 22:09

Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kapolda Kalteng. (Foto: HO-Polda Kalteng)

Kalteng

PENEGAKAN HUKUM 130 Laporan Karhutla Kalteng

Selasa, 29 Sep 2026 - 22:01

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca