SuarIndonesia – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta lebih extra melakukan pelayanan publik dari segi pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak tahun ini.
Hal ini dikatakan Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH, M.H, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, usai memberikan materi mengenai seminar nasional dan lokakarya “Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2024” yang di selenggarakan Bawaslu Kalsel, disalah satu hotel di Banjarmasin. Sabtu (10/8/2024).
Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 ini, pada Pilres, Pileg dan Plikada 2024 ini sangat mahal harganya karena banyak mengeluarkan dana dari pada pemilu sebelumnya.
“Bakal calon ataupun yang sudah menjadi calon peserta pemilu akan banyak mengeluarkan dana atau bisa dikatakan Pilkada berdarah tahun ini karena habis habisan membagi duit,” ucapnya.
Dirinya berpesan pada Bawaslu bisa menekan praktik praktik money politik agar dapat berkurang, walapun tidak seratus persen namun dapat mengurangi.
Selain itu dirinya juga berpesan bagi para pemilih bilamana menemukan adanya money politik atau yang lainnya mengatasnamakan bansos, sembako laporkan ke bawaslu sehingga dapat ditindak lanjuti, jadi jangan dibiarkan.
“Dulu pernah ada kalimat terima amplopnya jangan pilih orangnya, sekarang bukan demikian terima amplopnya laporkan ke bawaslu sertakan bukti amplopnya, masyarakat harus diberikan pendidikan lebih baik,” katanya
Adapun peserta dari seminar ini selain Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono selaku penyelenggara, juga dihadiri para akademisi dan mahasiswa. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
