SuarIndonesia – Pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menjadi sejumlah permasalahan.
Pasalnya masih adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan di ibukota provinsi dengan yang ada di kabupaten/kota maupun kecamatan.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan, Prof. DR. Hadin Muhjad ke DPRD Provinsi, Kamis (13/1/2022).
Menurut guru besar Universitas Lambung Mangkurat ini, secara kondisional, pendidikan di Kalsel ini memang banyak masalah, dan belum merata hingga kendala yang dihadapi dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas
“90 persen sekolah-sekolah menengah berada di pinggiran yang berdampak juga pada mutu pendidikannya,” ungkapnya.
Berdasarkan pengalamannya ketika memantau lulusan-lulusan SMA dan SMK yang masuk perguruan tinggi, rata-rata terkonsentrasi dari sekolah tertentu.
Hal ini diakuinya akan sangat memengaruhi mutu pendidikan di Kalimantan Selatan yang kondisinya masih rendah karena lulusan sekolah menengah di pinggiran yang jumlahnya banyak, justru tidak dapat bersaing dengan lulusan sekolah di ibukota provinsi atau kabupaten/kota untuk pendidikan yang lebih tinggi.
Selain itu, masalah anggaran pendidikan yang juga masih rendah, diakui Hadin sangat berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Baik dari sisi infrastruktur maupun SDM yang dihasilkan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin memastikan akan mempelajari hasil diskusi dan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
“Beberapa aspirasi yang disampaikan juga akan jadi bahan untuk kami sampaikan lagi ke pihak-pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” ungkap politikus Partai Gerindra itu.
Dalam pertemuan itu, juga diungkapkan fakta banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak terserap dengan maksimal karena minimnya kualifikasi.
Di mana lebih dari 40 persen tenaga kerja justru merupakan lulusan SD dan sebagian besar malah tidak menamatkan pendidikannya.(HM)