PEMPROV Diberi Kewenangan Penentuan Wilayah Pertambangan Pascaberlakunya Peraturan Baru

PEMPROV Diberi Kewenangan Penentuan Wilayah Pertambangan Pascaberlakunya Peraturan Baru

SuarIndonesia – Menurut Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, setelah diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 3 tahun 2020 tentang mineral dan batuan (minerba), pemerintah provinsi masih memiliki peran strategis.

Salah satunya adalah penentuan wilayah pertambangan yang selanjutnya ditetapkan menteri.

Pemerintah tidak bisa menetapkan pertambangan jika tidak ada usulan pemprov.

Ia menerangkan pasal dalam UU 3/2020 memang mengamanatkan perpindahan kewenangan dari pemda ke pemerintah pusat dengan masa transisi selama enam bulan.

Kendati demikian, ujarnya, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan ke pemerintah daerah. Pendelegasian ini disertai dengan pembinaan dan pengawasan.

Hal tersebut disampaikannya di sela kegiatan “Implementasi UU No. 3 Tahun 2020 serta Peran Daerah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan, di Ballroom Novotel Hotel, di Banjarbaru, Sabtu (5/6/2021).

Turut hadir Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Lana Saria, Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Isharwanto.
Ridwan Djamaluddin bersama Lana Saria juga memaparkan poin-poin penting dari UU Minerba.

“Ketika Undang-undang mengamanatkan penataan di pemerintah pusat, sama sekali tidak ada niatan untuk menafikan peran pemerintah daerah,” ujar Ridwan.

Ia menerangkan pemerintah daerah tetap bisa menerima delegasi dari pemerintah pusat, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden.

“Saat ini kami sedang memproses rancangan Perpres untuk pendelegasian kewenangan. Sebagian kewenangan pemerintah pusat akan didelegasikan kepada pemerintah provinsi,” bebernya.

Sementara itu, Safrizal ZA, menyebut pertambangan sebagai salah satu keunggulan Kalsel. Terkait UU Minerba terbaru, perlu diketahui dengan tepat apa saja strategi pengelolaan dan usaha yang harus dilakukan.

“Dirjen Minerba sengaja kita undang karena posisi penting Kalsel dalam pertumbuhan ekonomi nasional, di mana presiden sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen,” ungkap Safrizal.(RW)

 217 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: