PASCA OTT KPK Giliran Ruang Kerja Bupati HSU “Disegel” dan Inilah Kasusnya

Bagikan :
PASCA OTT KPK Giliran Ruang Kerja Bupati HSU “Disegel” dan Inilah Kasusnya

SuarIndonesia – Pasca OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), setelah ruang kerja pimpinan PUTR, giliran ruang kerja Bupati HSU, H Abdul Wahid, “disegel.

Dari informasi dan beredarnya foto rungan kerja Bupati HSU (Hulu Sungai Utara), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terpasang pita oleh KPK, ini dilakukan pada Kamis (16/9/2021) malam.

Namun demikian, belum ada keterangan resminya, dan semua setelah adanya penetapan tersangka oleh penyiidik KPK.

Ada dugaan akan dilakukan pengembangan atas kasusnya dan pengeledahan d rungan pejabat terkait di Pemkab HSU

Sebelumnya, saat “disegel” pintu ruang pejabat Dinas PUTR HSU, Rabu (16/9/2021) malam, hingga kini suasana kantor sepi.

Awalnya KPK melakukan OTT di Kantor Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan tata Ruang), tepatnya adalah ruang Sumber Daya Mineral, yang mana di sebelahnya juga ruangan PLt Kepala Dinas

Selain itu, pintu depan masuk Kanbtor PUTR HSU, bertuliskam “yang tidak berkepentingan dilarang masuk”.

Kemudian sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers, Kamis (16/9) malam, menyampaikan soal penetapan tersangka serta rentetan kasusnya.

Ia sebut tiga tersangka yang dimaksud yakni Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan (PUTRP) HSU, MK, MRH selaku pihak swasta dari CV Hanamas, serta FH selaku pihak swasta dari CV Kalpataru.

MK bersama MRH dan FH diduga kuat telah bersepakat soal commitment fee sebesar 15 persen.

Itu dari tiap proyek rehabilitasi irigasi di Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Banjang, Kabupaten HSU yang dimenangkan oleh perusahaan masing-masing.

Diketahui, MRH melalui bersama CV Hanamas diketahui memenangkan lelang proyek di Desa Kayakah, Amuntai Selatan dengan nilai Rp 1,9 miliar.

Sementara, FH melalui CV Kalpataru memenangkan proyek irigasi di Desa Karias, Banjang dengan nilai Rp 1,5 Miliar.

Jika ditotal keseluruhan dengan kesepakatan fee 15 persen, maka MK selaku kuasa pemegang anggaran ditengarai memperoleh fee sebesar Rp 345 juta.

“Sebelum lelang ditayangkan, MK diduga telah memberi persyaratan lelang kepada MRH dan FH sebagai calon pemenang kedua proyek.

Dengan termasuk kesepakatan memberi uang commitment fee sebelum 15 persen,” beber Alex.

Selain MK, MRH, dan FH, komisi antirusuah juga mengamankan KI (ASN), LI (Mantan Ajudan Bupati HSU), MB (ASN) dan MJ (Swasta). Namun, baru tiga tersangka yang ditetapkan atas kasusnya tersebut. (ZI)

 2,734 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!