SuarIndonesia — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mengevaluasi penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun anggaran 2025 tingkat regional se-Kalimantan.
Menteri Maman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (18/6/2025), memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi implementasi KUR 2025 se-Kalimantan.
“Total plafon KUR pada 2025 sebesar Rp300 triliun, sehingga kami perlu meninjau dan mengevaluasi prosesnya sejauh mana di berbagai daerah agar penyaluran lebih optimal,” katanya.
Dalam rapat koordinasi itu, dihadiri Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Termasuk bank-bank penyalur yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah.
“Rapat koordinasi hingga ke tingkat regional terkait pembiayaan KUR, baru terjadi di pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Rapat koordinasi evaluasi hingga ke wilayah ini bertujuan agar kami mengetahui secara detail dan komprehensif apa kendala dan tantangan yang ada di lapangan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, penyaluran pembiayaan KUR 2025 dengan plafon yang mencapai Rp300 triliun ini ditugaskan kepada 40 bank penyalur.
“Rapat koordinasi di tingkat regional melibatkan bank penyalur di wilayah, untuk di wilayah Kalimantan ada sekitar 14 bank penyalur semua hadir dalam rapat koordinasi,” ucap Menteri Maman.
Selain bank penyalur, lembaga lintas sektor pun terlibat guna memastikan pendistribusian pembiayaan KUR tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas seusai kebutuhan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi tingkat regional, dia berharap penyaluran KUR di seluruh wilayah Indonesia dapat terpenuhi sesuai target.
Namun tidak hanya asal sekadar disalurkan, tetapi mengedepankan kualitas sehingga pelaku usaha berkembang dan sejahtera.
“Ukuran keberhasilan KUR adalah tepat sasaran, artinya bahwa pihak yang mendapatkan program ini sesuai dengan kompetensi serta kebutuhan masyarakat,” ujar Menteri Maman.
Minta Kalimantan kebut KUR karena baru Rp7,6 triliun
Sementara itu, dilansir dari AntaraNewsKalsel, Maman Abdurrahman meminta lima provinsi di Kalimantan segera mengebut penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 karena baru terealisasi sekitar Rp7,6 triliun, sedangkan realisasi nasional sudah mencapai Rp116 triliun dari plafon nasional sebesar Rp300 triliun.
“Proses pendistribusian harus tepat waktu dan tidak makan banyak waktu. Daerah diberikan amanah untuk dilaksanakan,” kata Menteri Maman saat memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi implementasi KUR 2025 se-Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (18/6/2025).
Ia memberikan arahan khusus bahwa dari 100 persen plafon KUR itu, haruslah terealisasi sebanyak 60 persen kepada pelaku usaha sektor produksi, jangan hanya menyalurkan kepada sektor konsumtif guna mendorong UMKM sektor produksi lebih maju.
“Usaha sektor produksi itu, implikasi ekonominya jauh lebih besar. Melakukan produksi barang, melibatkan banyak tenaga kerja, dan lainnya,” ucap Menteri Maman.
Selain itu, permintaan agar 60 persen KUR disalurkan kepada pelaku usaha sektor produksi, Menteri Maman juga tegas akan memantau sejauh mana realisasi daerah mengakomodasi para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan.
Meski ada sejumlah tantangan, Menteri Maman memuji Kalimantan karena dalam hal penyaluran KUR bagi sektor produksi, Kalimantan sudah mencapai realisasi sebanyak 52 persen di pertengahan tahun dari angka 60 persen yang diminta pusat.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah di Kalimantan sungguh-sungguh sehingga realisasi penyaluran KUR secara umum yang masih berada di angka Rp7,6 triliun dapat seimbang dengan skala angka nasional yang sudah berada di kisaran Rp116 triliun.
Menteri Maman pun mendorong bank penyalur bersama SKPD terkait masing-masing pemerintah daerah lebih agresif dan proaktif menjangkau masyarakat agar para pelaku usaha dapat menikmati fasilitas KUR yang diberikan oleh negara.
“Jatah plafon di Kalimantan fleksibel ya, bergantung kemampuan dan keseriusan bank penyalur, ukurannya tidak di situ. Terkadang kalau ditetapkan plafon di daerah, namun kemampuan likuiditas dan bank tidak siap, nanti sulit. Makanya kami dorong supaya partisipasi pemerintah daerah lebih proaktif agar debitur KUR meningkat,” ujar Menteri Maman.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan (Diskop UKM Kalsel) Gusti Yanuar Noor Rifai mengatakan untuk realisasi KUR di provinsi ini hingga Juni 2025, sudah mencapai Rp2,1 triliun dari target Rp5,6 triliun.
“Angka realisasi ini masih wajar, tidak begitu masalah. Mudahan tahun ini melampaui target seperti tahun 2024. Sektor perdagangan masih mendominasi penerima KUR, khususnya di Kota Banjarmasin,” kata Yanuar.
Sementara itu, Dirut Bank Kalsel Fachrudin, sebagai salah satu bank penyalur KUR di provinsi ini, mengatakan realisasi bank itu masih di bawah target, yakni baru Rp180 miliar dari target Rp1 triliun.
“Sesuai arahan menteri, kami lagi siapkan negosiasi perbaikan sistem. Kemudian menteri meminta bagian keuntungan penyaluran KUR agar digunakan untuk perbaikan sistem,” ujar Fachrudin. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
