LPRI DICORET KPU Kalsel Sebagai Pemantau, Terancam Pidana

- Penulis

Jumat, 9 Mei 2025 - 22:55 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa

Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa

SuarIndonesia – Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) sebagai pemantau Pemungutan Suara Ulang (PSUU) Pilkada Banjarbaru dicabut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Selain itu, LPRI juga terancam pidana berdasarkan rekomendasi Bawaslu Banjarbaru ke kepolisian.

Pencabutan status pemantau  diumumkan Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, usai pleno tertutup di Aula KPU Kota Banjarbaru, Jumat (9/5/2025).

Melalui Surat Keputusan Nomor 74 Tahun 2025, LPRI dilarang melakukan segala aktivitas pemantauan, termasuk menggunakan atribut organisasi selama Pilkada berlangsung.

Pemicunya adalah dugaan pelanggaran netralitas dan publikasi hasil real count yang jauh berbeda dari data resmi milik KPU dan Jaga Suara.

“Lembaga pemantau semestinya menjaga netralitas, bukan justru mengambil peran seperti penyelenggara,” tegas Tenri dalam jumpa pers.

Sementara Ketua Bawaslu Banjarbaru, Nor Ikhsan, dalam surat pemberitahuan menyatakan bahwa laporan terhadap LPRI telah diteruskan ke Kepolisian Resor (Polres) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Banjarbaru, AKP Haris Wicaksono, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari Bawaslu.

“Laporan dilimpahkan kepada kami karena ditemukan indikasi pidana,” sahut Haris.

Ia mengaku segera mengambil langkah penyelidikan dengan memanggil para terlapor untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, Said Subari menyampaikan keprihatinannya terhadap aktivitas LPRI yang dinilai melampaui kewenangan.

Salah satunya dengan merilis hasil real count PSU.

Hasil real count versi LPRI menunjukkan bahwa kotak kosong unggul dengan perolehan 54 persen suara atau 52.239 suara.

Baca Juga :   NEKAT ! PEDAGANG PENTOL Gagahi Cewek Penjaga Toko di Banjarmasin

Sementara pasangan calon Hj Erna Lisa Halaby-Wartono hanya memperoleh 46 persen atau 44.716 suara.

Namun, data tersebut berbeda dengan hasil resmi yang diumumkan oleh KPU Kalsel.

Berdasarkan rekapitulasi KPU, pasangan Lisa-Wartono meraih 56.043 suara, sementara kotak kosong memperoleh 51.415 suara.

“Real count mereka tidak sesuai dengan KPU dan Jaga Suara.

Ini menimbulkan ketidaknyamanan publik.

Kami berharap laporan ini menjadi pelajaran agar semua pihak memahami batas kewenangan,” ucap Said sebelumnya.

Sorotan publik meningkat sejak LPRI dilaporkan ke Bawaslu oleh Said Subari, tokoh masyarakat yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Banjarbaru.

Dia menyebut LPRI telah menciptakan kebingungan di tengah masyarakat.

“Real count versi mereka bisa memicu kegaduhan. Pemantau harusnya jadi penjernih, bukan penyulut,” tuturnya.

Langkah KPU  mencerminkan dilema yang dihadapi banyak daerah. Bagaimana menjaga ruang pemantauan independen tanpa membiarkannya melampaui batas fungsi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak LPRI.

Di balik keputusan, publik dihadapkan pada pertanyaan penting.

Ketika pemantau mulai bertindak seperti penyelenggara, siapa yang mengawasi sang pengawas?. (RW)

 

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR
MENDESAK Percepatan Pemulihan Jalan Perdagangan Pasca Galian Pipa PAM Bandarmasih
BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI
BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri
EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta
PELUNCURAN Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi
TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang
RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:29

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November

Kamis, 19 November 2026 - 22:46

TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah

Kamis, 19 November 2026 - 22:30

HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 22:24

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 22:03

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR

Kamis, 19 November 2026 - 13:26

BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri

Rabu, 18 November 2026 - 23:15

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terbaru

Asisten Administrasi Umum Setda Kalimantan Tengah, Sunarti, pada saat memukul gong tanda dimulainya Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Kalteng 2026, di Swissbell Hotel Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Rajib Rizali)

Kalteng

FTBI 2026 Upaya Tambah Penutur Bahasa Daerah

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:57

Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Fauzan)

Hukum

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:24