Suarindonesia – Menjelang pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Banjar yakni September 2019, KPU masih belum mendapatkan anggaran dari Pemkab. Padahal, secara nasional Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah harus ditandatangani paling lambat 1 Oktober 2019. Sementara, KPU Kabupaten Banjar posisinya menunggu kebijakan Pemkab.
Komisioner KPU Kabupaten Banjar Abdul Aziz menyatakan ketiadaan anggaran Pilkada dipengaruhi adanya berbagai alasan, sehingga di Pemkab Banjar tak teranggarkan.
“Jadi anggaran Pilkada 2020 itu seharusnya dianggarkan 2019. Sebab, pada 23 September 2019 sudah masuk tahapan. Ya, pastinya kami was-was lantaran belum teranggarkan,” katanya.
Namun, usai menghelat rapat kerja persiapan perencanaan program sosialisasi ke masyarakat, Aziz mengakui langsung ditindaklanjuti Komisioner KPU Kalsel Edy Ariansyah. Apalagi Edy merupakan mantan Ketua Panwas Kabupaten Banjar, sehingga memiliki hubungan emosional dengan Kabupaten Banjar yang terjalin dengan baik.
“Ya, beliau langsung menindaklanjuti dengan menelepon pihak Pemkab Banjar dan Alhamdulillah menurut Informasi yang disampaikan nanti akan dianggarkan di APBD perubahan 2019. Namun, tetap saja hal itu belum bisa dipastikan,” katanya.
Lantas, berapa anggaran Pilkada yang diajukan KPU ke Pemkab Banjar? Aziz menjawab, tidak ada pengajuan kepada Pemkab. Ini lantaran sepengetahuan mereka tidak ada anggarannya di 2019 sehingga tidak mengajukan.
“Namun untuk anggaran di 2020 kita sudah menganggarkan sekitar Rp25 miliar dan kita juga menunggu penandatanganan NPHD,” ucapnya.
Aziz mengaku, saat ini masih was-was lantaran belum ada anggaran yang masuk. Jika tak segera diurus, maka KPU Banjar bakal melewatkan launching Pilkada se-Indonesia yang dihelat 23 September mendatang.
“Mungkin karena ketiadaan anggaran, acara launching serentak bakal terlewatkan di Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
Sementara, Komisioner KPU Kalsel Edy Ariansyah menyatakan dalam informasi yang didapat melalui Pemkab Banjar dapat teranggarkan ditahun 2019 dengan memasukkan ke APBD perubahan. Edy menjelaskan, melalui hasil dari rapat kerja ini akan disampaikan melalui pleno sebagai tindaklanjutnya dan memastikan tidak hanya persiapan anggaran divisi sosialisasi pendidikan pemilih.
“Melainkan semua dari rangkaian KPU Kabupaten/kota, baik perencanaan data, teknis penyelenggaraan, hukum dan pengawasan internal kita akan kroscek lebih lanjut,” katanya.
Terutama, bagi Pemkab Banjar akan dilakukan pertemuan untuk memastikan kesiapan anggaran yang menyangkut pelaksanaan tahapan pilkada, termasuk pada daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
“Kita adakan pertemuan, begitu masuk tahapan Pilkada semua sisi kesiapan itu siap baik dari sisi anggaran, SDM, regulasi. Ini untuk memastikan keamanan kesiapan anggaran sebelum penandatanganan NPHD,” ucapnya.(su)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
